Deli Sedang, Badar.co.id - Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Deli Serdang melakukan demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Jumat, 4 Juli 2025. Mereka menuntut percepatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 yang belum juga diselesaikan.
Tuntutan Massa
Massa yang tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
-Percepatan Pembahasan KUA PPAS: Mereka mendesak agar pembahasan KUA PPAS segera diagendakan dan diselesaikan, karena anggaran ini sangat krusial bagi pembangunan di masa depan.
- Peningkatan Kesejahteraan: Mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan bagi anggota BPD, karena gaji bulanan mereka dinilai jauh dari kata layak. Seorang Ketua BPD hanya menerima Rp850.000 per bulan, sementara anggotanya menerima sekitar Rp500.000.
-Jaminan Hari Tua: Selain itu, mereka juga menuntut jaminan hari tua yang setara dengan yang diterima Kepala Desa.
Reaksi DPRD
Beberapa anggota dewan menerima perwakilan massa di gedung paripurna dan menyambut baik aspirasi mereka. Rakhmadsyah, salah satu anggota dewan, menyatakan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin agar KUA PPAS bisa diagendakan. Politikus PKB, Purwaningrum, mengungkapkan bahwa 36 dari 50 anggota dewan sudah berupaya dan mendesak pimpinan untuk menjadwalkan pembahasan.
Langkah Selanjutnya
Muhammad Adami, politikus PPP, meminta perwakilan massa untuk fokus pada pembahasan KUA PPAS terlebih dahulu. Mengenai persoalan kesejahteraan, ia mengarahkan agar massa dapat menyurati dan beraudiensi langsung dengan Badan Anggaran (Banggar) di kemudian hari.
(Sef-Peri4)