 |
| Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara terkait pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Lima Puluh, Senin (14/9/2026). |
BATU BARA – Kesepakatan anggaran bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi bagian penting dari arah perjalanan pembangunan daerah. Di balik setiap angka yang disepakati, terdapat harapan agar kebijakan pemerintah benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Semangat tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Lima Puluh, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i.
Dalam paripurna, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pendapat akhirnya dan menyatakan menerima serta menyetujui Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD Kabupaten Batu Bara.
Kesepakatan Eksekutif-Legislatif
Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan tersebut.
Menurut Syafrizal, proses pembahasan dapat diselesaikan melalui semangat kemitraan dan komitmen antara eksekutif dan legislatif dengan tetap berpedoman pada ketentuan serta prosedur yang berlaku.
“Kesepakatan ini selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Syafrizal.
Kesepakatan tersebut sekaligus menandai tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Setelah melalui pembahasan bersama, arah kebijakan anggaran diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Masukan DPRD Menjadi Bahan Evaluasi
Syafrizal juga menegaskan bahwa berbagai saran, masukan, usulan dan pendapat yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Menurutnya, masukan legislatif diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam konteks pemerintahan daerah, kemitraan eksekutif dan legislatif bukan hanya mengenai tercapainya sebuah persetujuan. Lebih jauh, kemitraan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan publik berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Anggaran Harus Bermuara pada Kesejahteraan
Wakil Bupati berharap hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat untuk mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengaitkan arah pembangunan tersebut dengan visi Batu Bara Bahagia, yakni Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, dan Adil.
“Semangat pembangunan harus terus kita tingkatkan, termasuk melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara,” pungkasnya.
Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 pada akhirnya bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tahap berikutnya. Tantangannya adalah bagaimana kebijakan yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, dikelola secara transparan, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, anggaran daerah pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintahan. Ia adalah amanah publik yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
