BATU BARA – Langkah besar dan strategis kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kualitas infrastruktur publik demi kenyamanan dan keselamatan warga. Hari ini, Kamis (21/5/2026), secara resmi dibuka pertemuan perdana atau Kick Off Meeting proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ). Pertemuan strategis ini digelar bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, menandai dimulainya tahap persiapan menuju realisasi wilayah Batu Bara yang lebih terang dan aman.
Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal. SE., M. AP., yang hadir memimpin jalannya rapat dan menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam merealisasikan proyek prioritas ini. Kehadiran unsur pusat dan lembaga penjamin infrastruktur menjadi jaminan bahwa proyek ini dirancang dengan standar tinggi, pembiayaan yang terjamin, dan pengelolaan yang transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam arahannya usai membuka kegiatan, Wakil Bupati menegaskan bahwa keberadaan penerangan jalan tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar pelengkap jalan semata. Lebih dari itu, penerangan jalan memiliki peran multifungsi yang sangat erat kaitannya dengan aspek keselamatan jiwa, kenyamanan beraktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini saya membuka secara resmi Kick Off Meeting Proyek KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) ini bersama rekan-rekan dari Kementerian Keuangan RI dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Perlu kita pahami bersama, penerangan jalan itu bukan hanya soal lampu yang menyala di malam hari, tetapi ini adalah soal keselamatan warga, soal kenyamanan beraktivitas, dan yang paling penting adalah mendukung serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Batu Bara,” tegas Wakil Bupati di hadapan para peserta rapat.
Mengingat nilai strategis dari proyek ini, Wakil Bupati memberikan arahan teknis yang tegas kepada seluruh tim pelaksana dan pemangku kepentingan yang terlibat. Ia meminta agar dalam tahap perencanaan pemasangan nanti, prioritas utama diarahkan pada titik-titik yang paling krusial dan sangat dibutuhkan keberadaannya.
“Saya menegaskan agar pemasangan Alat Penerangan Jalan ini diprioritaskan terlebih dahulu di jalan-jalan protokol kabupaten, ruas jalan utama, maupun wilayah yang padat permukiman serta memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi. Jalan-jalan yang setiap harinya dilewati banyak orang, banyak kendaraan, dan banyak tempat usaha, itulah yang harus kita terangi lebih dulu. Tujuannya agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” perintahnya.
Pemerintah daerah menargetkan, dengan hadirnya sistem penerangan jalan yang lebih baik, lebih terang, dan merata, maka berbagai dampak positif akan segera terasa. Di antaranya, masyarakat dapat beraktivitas, berpergian, maupun beribadah di malam hari dengan rasa aman dan nyaman. Bagi para pelaku usaha, pedagang, dan pasar rakyat, penerangan yang cukup akan membuat lingkungan usaha menjadi lebih hidup, meningkatkan omzet dagang, serta mengundang semakin banyak pembeli hingga larut malam.
Lebih jauh, keberadaan lampu jalan yang memadai juga menjadi salah satu metode pencegahan kejahatan yang efektif. Kawasan yang terang benderang dipastikan akan meminimalkan potensi tindak kriminal, begal, maupun pencurian. Selain itu, pencahayaan jalan yang baik juga berperan besar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, baik antar kendaraan maupun kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki yang sering terjadi akibat minimnya penerangan.
“Dengan penerangan jalan yang lebih baik, insyaAllah masyarakat bisa beraktivitas lebih aman di malam hari, pelaku usaha semakin terbantu usahanya tumbuh berkembang, dan angka kecelakaan lalu lintas maupun potensi kriminalitas di jalan raya maupun pemukiman dapat kita tekan serendah mungkin,” tambahnya penuh harap.
Melalui skema KPBU yang digagas ini, kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan usaha penjamin infrastruktur diharapkan mampu mempercepat pembangunan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan, namun tetap menghasilkan kualitas fasilitas yang berstandar nasional. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku BUMN yang bergerak di bidang penjaminan infrastruktur berperan memitigasi risiko, sehingga proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat guna.
Di akhir sambutan dan arahannya, Wakil Bupati menyampaikan optimisme yang tinggi atas kolaborasi yang terjalin erat ini. Ia meyakini, berkat dukungan dan sinergi semua pihak, mimpi menjadikan Batu Bara yang terang benderang akan segera terwujud.
“InsyaAllah, melalui kolaborasi dan kerja sama yang sangat baik ini, langkah kita bersama akan membawa Kabupaten Batu Bara semakin terang, semakin aman, dan semakin maju kesejahteraannya untuk seluruh masyarakat Batu Bara tercinta,” pungkasnya.
Kick Off Meeting ini menjadi tonggak awal yang sangat penting, di mana seluruh rencana teknis, pembiayaan, lokasi, hingga jadwal pelaksanaan mulai disusun secara rinci. Masyarakat Kabupaten Batu Bara pun kini menantikan realisasi pemasangan APJ ini, yang diharapkan segera mengubah wajah infrastruktur jalan di daerah ini menjadi lebih modern dan ramah bagi penggunanya.
