 |
| Foto: Antrian Masyarakat saat kelangkaan BBM di kabupaten Batubara Bara. |
Batu Bara - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Kabupaten Batu Bara akhir - akhir ini menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa warga merasa bahwa pemerintah tidak hadir untuk menangani masalah ini, dan muncul pertanyaan apakah pemerintah masih sibuk mengurus korban banjir.
Kondisi Kelangkaan BBM di Batu Bara
Sejak beberapa hari terakhir, keberadaan BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Batu Bara sangat langka. Pantauan menunjukkan bahwa setidaknya 6 SPBU, antara lain SPBU Tanjung Seri, Pakam Raya, dan Simpang Bandar Tinggi, sama sekali tidak menjual BBM. Bahkan SPBU Tanjung Seri yang sebelumnya direndam banjir dan airnya sudah surut, masih belum beroperasi menjual BBM. Hal ini membuat banyak kendaraan antri panjang untuk menunggu ketersediaan BBM. Pengguna jalan seperti supir angkot pun mengalami kesulitan, sehingga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih mahal, bahkan dua kali lipat dari harga normal. Misalnya, pertalite yang biasanya dijual dengan harga tertentu, di pasar eceran bisa mencapai Rp20 ribu per liter. Selain itu, keberadaan pedagang eceran yang menjual BBM juga sangat langka, sehingga semakin menyulitkan warga yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari - hari.
Selain SPBU - SPBU tersebut, kondisi kelangkaan juga terjadi di SPBU di beberapa lokasi lainnya. Di SPBU Jalin Sum Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, ketersediaan BBM juga terbatas. Hingga Kamis (4/12/2025), hanya tersedia pertalite sebanyak 2.000 liter dan pertamax 2.500 liter, sedangkan bio solar dan dexlite kosong sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan, bahkan terkadang mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi SPBU karena pengendara yang berebut mengisi BBM.
Untuk SPBU di Petatal, Sei Bejangkar, dan Sei Balai, meskipun tidak ada data terbaru mengenai stok BBM secara rinci, warga di daerah tersebut melaporkan bahwa mereka juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan BBM. Antrean panjang juga sering terjadi di SPBU - SPBU ini, dan beberapa warga bahkan terpaksa pergi ke lokasi SPBU lain yang lebih jauh untuk mencari BBM.
Penanganan Pemerintah Terhadap Kelangkaan BBM
Meskipun warga merasa kurang puas dengan kehadiran pemerintah dalam menangani kelangkaan BBM, ternyata pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya masalah serius pada distribusi BBM di daerah terdampak bencana, termasuk Kabupaten Batu Bara. Ia menjelaskan bahwa meskipun stok BBM secara regional di Sumatera cukup, jalur darat di beberapa kabupaten terputus akibat bencana, sehingga truk pengiriman BBM tidak dapat masuk ke wilayah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tengah berupaya membuka kembali akses transportasi darat dengan dua skema, yaitu mempercepat pemulihan jalan utama yang rusak bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta menggunakan jalur alternatif atau yang disebut "jalur tikus". Selain itu, Kementerian ESDM juga telah mengumumkan relaksasi aturan barcode bagi pembelian BBM dan LPG di SPBU di wilayah terdampak bencana, termasuk Batu Bara, agar masyarakat bisa langsung mengisi BBM tanpa proses pemindaian barcode yang sebelumnya menjadi hambatan administrasi.
Selain upaya dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Batu Bara juga turut berperan. Polres Batu Bara melalui jajarannya, seperti Polsek Lima Puluh, telah melakukan patroli dan monitoring di SPBU - SPBU yang mengalami antrean panjang, termasuk SPBU Sumber Padi. Tujuan patroli ini adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban, mencegah kemacetan yang parah, serta menghimbau masyarakat agar tetap tertib dalam antrian. Pihak polisi juga mengingatkan pihak SPBU untuk tidak melayani pembelian BBM menggunakan jerigen agar stok bisa terbagi lebih merata kepada warga.
Penanganan Pemerintah Terhadap Korban Banjir
Selain menangani kelangkaan BBM, pemerintah juga masih aktif mengurus korban banjir di Kabupaten Batu Bara. Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian telah melakukan peninjauan ke wilayah yang terdampak banjir, seperti Desa Sido Mulyo dan Tanjung Mulia, untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Pada Selasa (2/12/2025), Bupati bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Herida Waty Baharuddin dan Staf Ahli TP-PKK Ny. Leli Syaf Rizal juga mengunjungi Desa Limau Sundai Kecamatan Air Putih untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat kepada warga terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut, mereka juga memberikan bantuan sembako dan melakukan kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial. Kedatangan rombongan pemerintah ini disambut antusias oleh warga yang merasa terbangun dan diperhatikan di tengah kondisi sulit.
Selain itu, pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Kantor Bupati Batu Bara Kecamatan Lima Puluh. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batu Bara, unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, para Kepala OPD serta para Camat ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan dampak bencana banjir. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya respons cepat terhadap sektor pertanian dan perikanan yang terdampak banjir, meminta OPD terkait segera melakukan pendataan sawah dan kolam budidaya ikan yang terendam banjir untuk memberikan bantuan berupa bibit padi dan benih ikan. Ia juga menginstruksikan OPD teknis untuk segera melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat banjir dan melaporkannya kepada pemerintah pusat agar mendapatkan dukungan perbaikan.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako, tenda darurat, dan air bersih kepada korban banjir. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batu Bara juga memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan di tengah bencana banjir, salah satunya dengan mengoperasikan pusling roda dua untuk menjangkau warga yang terdampak.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya tidak hadir saat kelangkaan BBM di Kabupaten Batu Bara. Meskipun ada kekurangan dan kelemahan dalam penanganan masalah ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Selain itu, pemerintah juga masih aktif mengurus korban banjir, sehingga mereka harus membagi perhatian dan sumber daya untuk menangani kedua masalah ini secara bersamaan. Namun, perlu diakui bahwa upaya pemerintah masih belum cukup untuk memenuhi harapan warga, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penanganan kelangkaan BBM dan bencana banjir di Kabupaten Batu Bara.
(Khang's)
