"HADAP MOBIL CAMAT SESUDAH GERUDUK KANTOR: WARGA SIDOMUKTI TEGAS 'LAPOR PAK BUPATI' – BANTUAN BANJIR 'HILANG' DAN RENOVASI TANPA PLANG"
Kisaran, Sumatera Utara – Ketegangan yang muncul di sekitar kantor Lurah Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada Selasa (9/12/2025) pukul 11.45 WIB tidak hanya berhenti pada geruduk kantor oleh puluhan kepala keluarga (KK) korban banjir. Dalam momen yang penuh emosi, salah satu warga bahkan berani menghadap langsung mobil Camat Kisaran Barat yang sedang ada di lokasi, menyampaikan kekesalan yang mendalam dan mengulang panggilan keras: "Lapor Pak Bupati!" – sebuah tanda bahwa kecewa warga telah mencapai titik puncak akibat bantuan banjir yang "hilang" dan renovasi kantor tanpa plang sumber dana.
Suasana yang awalnya ramai karena penyaluran bantuan korban bencana se-Kecamatan Kisaran Barat tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika puluhan warga dari Kelurahan Sidomukti tiba di lokasi. Mereka mengaku sebagai korban banjir yang benar-benar terkena dampak – rumah terendam air, barang-barang hancur – namun belum menerima apapun bentuk bantuan, bahkan tidak ada pemberitahuan terkait distribusi yang seharusnya dilakukan hari itu.
"KITA YANG TERKENA, TAPI TIDAK DAPAT BANTUAN" – KEKESALAN WARGA YANG MELUAP
Seorang kepala keluarga bernama Ary menjadi salah satu yang paling aktif menyampaikan kekesalan. Bersama teman-temannya, ia menghampiri perangkat desa yang sedang melaksanakan penyaluran bantuan dengan nada yang penuh kesedihan dan kemarahan. "Saya sebagai korban banjir, rumah saya terendam air, barang-barang hancur, tapi sampai sekarang tidak ada satupun bantuan yang saya terima. Padahal saya dengar hari ini ada penyaluran bantuan di sini. Kenapa kami yang benar-benar terkena dampak tidak mendapatkan apapun bentuknya? Apakah benar tidak ada bantuan untuk kami para korban banjir di kelurahan Sidomukti?" tanyanya sambil menatap tegas perangkat desa.
Kehadiran warga yang tidak mendapatkan bantuan membuat acara penyaluran yang dianjurkan kecamatan menjadi tidak nyaman. Banyak di antara mereka menyebutkan bahwa penyaluran bantuan tersebut lebih bersifat "simbolis" dan tidak mencapai sasaran yang sebenarnya. "Hanya beberapa orang yang dapat bantuan, dan mereka bukan yang paling terkena dampak. Seolah-olah acara ini hanya untuk dipotret dan dilaporkan, bukan untuk membantu yang sesungguhnya membutuhkan," ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Momen puncak tercapai ketika Camat Kisaran Barat mencoba keluar dari kantor menggunakan mobilnya. Seorang warga yang merasa sangat kecewa segera berjalan cepat menghadap mobil tersebut, menahan nafsu agar tidak terlalu emosional namun tetap tegas menyampaikan pesan. "Pak Camat, kita sudah menunggu lama. Bantuan yang seharusnya untuk kita malah tidak ada. Kita minta agar ini dilaporkan ke Pak Bupati Asahan. Jangan biarkan kasus ini tertutup begitu saja!" seru warga tersebut, yang kemudian diikuti oleh sorakan "Lapor Pak Bupati!" dari ratusan warga yang ada di lokasi.
Camat yang berada di dalam mobil tampak terkejut dan kemudian meminta warga untuk tetap tenang, menjanjikan bahwa masalah akan ditindaklanjuti. Namun, janji itu tampaknya belum mampu meredakan kekesalan warga yang telah menunggu berhari-hari tanpa bantuan.
RENOVASI KANTOR TANPA PLANG: DUGAAN PEMALAIAN DANA BANJIR ATAU BANSOS
Selain masalah bantuan yang hilang, warga juga terkejut melihat bahwa kantor Lurah Sidomukti sedang dalam proses renovasi. Hal ini semakin menambah kemarahan mereka, karena mereka merasa bahwa kebutuhan korban banjir seharusnya lebih mendesak daripada perbaikan kantor.
"Liat saja, kita yang korban banjir belum dapat bantuan, tapi kantor malah direnovasi. Dan yang paling memprihatinkan, tidak ada plang apapun yang tertera atau terpajang di kawasan kantor ini yang memberitahu sumber dana renovasi tersebut. Dari mana ya dana renovasi ini berasal? Apakah benar dari dana korban bencana yang dialihgunakan? Ataukah dari bansos yang seharusnya diberikan kepada kita?" tanya warga tersebut dengan nada penuh keraguan.
Dugaan bahwa dana renovasi berasal dari dana korban bencana atau bahkan sumber pribadi Lurah maupun Camat semakin kuat terasa di kalangan warga. Mereka merasa bahwa hak mereka sebagai korban bencana telah terganggu, sementara uang yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka malah dialihkan ke keperluan yang tidak mendesak. "Ini adalah keadilan apa? Kita yang sedang kesulitan harus menunggu, tapi kantor yang sudah cukup bagus malah direnovasi. Harus diteliti secara mendalam!" tegas Ary.
HARAPAN TERTUJU PADA BUPATI ASAHAN: "SEGERA TINDAKLANJUTI!"
Warga Sidomukti menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Lurah atau Camat, tetapi juga Pemerintah Kabupaten Asahan. Mereka mendesak Bupati Asahan untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat.
"Saya rasa ini harus diteliti secara mendalam oleh pihak yang berwenang, terutama Pak Bupati Asahan. Kita tidak boleh biarkan hal seperti ini terjadi. Korban banjir yang sedang kesulitan harus dibantu terlebih dahulu, bukan malah uangnya diambil untuk renovasi kantor. Kita minta agar Pak Bupati segera menindaklanjuti kasus ini dan memberikan jawaban yang jelas kepada kita semua," pungkas Ary sambil mengajak warga lainnya untuk tetap tenang dan menunggu tindakan dari pihak pemerintah.
Di sisi lain, awak media badar.co.id telah melaporkan hal ini secara langsung kepada Wakil Bupati Asahan, Bapak Rianto, dan telah dikonfirmasi baik oleh pihaknya.
PEMIKIRAN AHLI: TRANSPARANSI ADALAH KUNCI MEMULIHKAN KEPERCAYAAN
Dalam komentar yang diambil secara terpisah, ahli tata pemerintahan lokal dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Surya Negara, menyatakan bahwa kasus ini merupakan contoh jelas bagaimana kurangnya transparansi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. "Warga memiliki hak untuk mengetahui sumber dana dan tujuan penggunaan anggaran, terutama ketika ada masalah yang menyangkut korban bencana. Tanpa transparansi, dugaan-dugaan akan terus muncul dan kepercayaan akan hilang sepenuhnya," ujarnya.
Dr. Surya juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Asahan segera melakukan penyelidikan independen. "Jangan biarkan penyelidikan dilakukan oleh pihak yang terlibat. Gunakan tim independen agar hasilnya objektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, segera berikan penjelasan kepada warga dan lakukan penyaluran bantuan yang adil dan merata bagi semua korban banjir," katanya.
KESIMPULAN: KETERANGAN RESMI YANG DITUNGGU
Insiden geruduk kantor Lurah Sidomukti dan penghadapan warga ke mobil Camat Kisaran Barat adalah cerminan dari kecewa yang mendalam masyarakat terhadap pelayanan publik dan penggunaan anggaran pemerintah. Masalah bantuan banjir yang "hilang" dan renovasi kantor tanpa plang sumber dana tidak boleh diabaikan, karena ini menyangkut hak-hak warga yang sedang mengalami kesulitan.
Harapan warga kini tertuju pada Bupati dan Wakil Bupati Asahan untuk segera mengambil tindakan tegas dan transparan. Penjelasan resmi dari pihak terkait, penyelidikan mendalam, dan penyaluran bantuan yang adil adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa keadilan terwujud bagi semua korban banjir di Kelurahan Sidomukti.
(Benny-4)
