 |
| Seruan Aksi Bubarkan DPR RI 25 Agustus Viral di Medsos, Akankah Terwujud? |
Jakarta – Jagat media sosial Indonesia tengah dihebohkan dengan seruan aksi besar-besaran yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Ajakan yang masif tersebar melalui platform WhatsApp dan X ini menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit pembubaran DPR RI.
Seruan ini muncul di tengah kemarahan publik atas kebijakan DPR RI yang memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan. Meski Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan pengalihan fasilitas rumah jabatan menjadi kompensasi uang rumah, gelombang protes digital terus meluas.
Beberapa akun media sosial bahkan memberikan instruksi teknis kepada calon peserta aksi untuk menghadapi kemungkinan bentrokan dengan aparat keamanan. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok buruh terkait keterlibatan mereka dalam aksi tersebut.
Penting untuk dicatat, aksi yang direncanakan pada 25 Agustus ini berbeda dengan rencana demonstrasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan digelar pada 28 Agustus. KSPI berencana menuntut kenaikan upah minimum dan penghapusan sistem outsourcing.
Respon DPR RI dan Analisis Pengamat
Menanggapi seruan aksi yang viral, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyebut nominal tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta tersebut wajar mengingat tingginya biaya sewa rumah di kawasan Senayan. Namun, pernyataan ini justru semakin memicu kemarahan publik.
Khang Akhyar Tokoh pemuda Sumatera Utara Selaku CEO Badar.co.id, menilai seruan aksi 25 Agustus ini masih prematur. "Seruan ini tampaknya lebih banyak digaungkan oleh akun-akun anonim di media sosial. Belum ada tokoh atau organisasi yang secara terbuka menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk turun ke jalan," ujarnya.
Khang Akhyar menambahkan, meskipun kemarahan publik atas tunjangan perumahan DPR RI cukup besar, hal itu belum tentu bisa diterjemahkan menjadi aksi massa yang signifikan. "Perlu ada konsolidasi yang lebih matang dan agenda yang lebih jelas agar aksi ini bisa benar-benar terwujud," katanya.
Akankah Aksi Kolosal Terlaksana?
Dengan belum adanya konfirmasi dari kelompok-kelompok besar dan masih prematurnya persiapan, muncul pertanyaan besar apakah aksi kolosal 25 Agustus ini benar-benar akan terlaksana. Meski demikian, pemerintah dan aparat keamanan tetap perlu mengantisipasi segala kemungkinan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Jakarta.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang belum jelas kebenarannya dan selalu mengedepankan dialog serta cara-cara yang konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
(Red)
