 |
| HMI Sumut Instruksikan Aksi Serentak Desak Pencopotan Kapolri dan Reformasi UU Polri. |
Medan - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan instruksi untuk menggelar aksi unjuk rasa serentak di seluruh Sumatera Utara pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pencopotan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan menuntut reformasi Undang-undang Polri.
Surat instruksi yang beredar di kalangan media sejak Sabtu (30/8/2025) ditujukan kepada seluruh Pengurus Cabang HMI di Sumatera Utara. Instruksi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Badko HMI Sumut, M Yusril Mahendra Butarbutar, dan Sekretaris Umum, Anwar Fahmi Siregar.
"Kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus cabang HMI dan seluruh kader HMI se-Sumatera Utara untuk melakukan aksi di setiap Polres Kabupaten/Kota masing-masing, dengan isu utama copot Listyo Sigit Prabowo dari Kapolri dan reformasi UU Polri," demikian bunyi instruksi tersebut.
Alasan utama yang mendasari desakan ini adalah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) hingga meninggal dunia. Peristiwa tragis ini dinilai telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjadi prinsip negara demokrasi.
"Sehubungan dengan adanya peristiwa penabrakan massa aksi oleh kendaraan taktis barakuda Polri pada tanggal 28 Agustus 2025 di Jakarta yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hal itu sudah menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjadi prinsip negara demokrasi," tulis surat tersebut lebih lanjut.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI, Alwi Hasbi Silalahi, saat dikonfirmasi oleh wartawan, membenarkan perihal surat instruksi tersebut. "Benar, surat instruksi itu dari teman-teman HMI Sumut," ujarnya.
Aksi serentak ini diperkirakan akan melibatkan ratusan kader HMI di berbagai daerah di Sumatera Utara. Pihak kepolisian setempat diharapkan dapat mengawal aksi ini denganHumanis dan profesional, serta menghindari tindakan represif yang dapat memicu eskalasi konflik. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.
(Benny-4)
