![]() |
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menolak wacana pembubaran DPR RI. |
Batubara, Sumatera Utara – Kabar mengenai rencana aksi demonstrasi damai terkait isu-isu nasional yang belum terselesaikan di tingkat DPRD Kabupaten Batubara beredar luas di kalangan masyarakat. Aksi ini direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu, 3 September 2025. Masyarakat menuntut adanya transparansi dan solusi konkret dari para wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang mendera bangsa.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, dengan tegas menolak usulan pembubaran DPR RI. Menurutnya, ide tersebut terlalu berisiko dan tidak berdasar. Penolakan ini disampaikan Mahfud dalam siniar 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025).
"Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan," tegas Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa DPR adalah instrumen konstitusi yang vital dalam negara demokrasi. Ia berpendapat bahwa keberadaan DPR, meskipun dengan segala kekurangannya, jauh lebih baik daripada tidak memiliki lembaga legislatif sama sekali.
"Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR. Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR. Tapi jangan bicara pembubaran DPR," ujarnya.
Menurut Mahfud, tanpa DPR, kekuasaan seorang penguasa dapat menjadi absolut dan sewenang-wenang. Keberadaan DPR memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan evaluasi dan memberikan kritik, sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem pemerintahan.
"Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun, masih ada waktu mengevaluasi, melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik, sehingga keseimbangan terus jalan," pungkasnya.
Aksi demonstrasi di Batubara dan pernyataan Mahfud MD ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang kompleks di Indonesia saat ini. Masyarakat terus menyuarakan aspirasi mereka, sementara para tokoh bangsa memberikan pandangan dan solusi untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.
(Red)