 |
| Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber Sosialisasi Program Prioritas Nasional terkait penguatan Satu Data Indonesia di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kamis (3/9/2026). |
BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara mendorong penguatan tata kelola data sebagai bagian penting dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Prioritas Nasional bertema “Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara” di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., serta perwakilan Bappenas dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam forum itu, Bupati Baharuddin menempatkan data bukan sekadar sebagai kumpulan angka dan informasi administratif, tetapi sebagai salah satu dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Baharuddin.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penerapan Satu Data Indonesia. Setiap OPD dinilai memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, memperbarui dan memastikan validitas data sesuai bidang tugas masing-masing.
Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan perbedaan maupun tumpang tindih informasi antarinstansi. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah memiliki basis yang lebih kuat untuk memetakan persoalan sekaligus menentukan prioritas pembangunan.
Data Berkualitas dan Kebijakan Publik
Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam pemaparannya turut menyoroti pentingnya data yang objektif dan berkualitas dalam proses perumusan kebijakan.
Ketersediaan data yang baik, menurutnya, diperlukan untuk mendukung analisis serta pengambilan keputusan pembangunan agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Sementara itu, Bappenas RI menempatkan Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk mendorong kesamaan standar serta kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Cakupan data tersebut berkaitan dengan berbagai sektor strategis, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur, sanitasi, ekonomi hingga lingkungan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, penguatan SDI menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan berbasis data. Tantangannya bukan hanya menyediakan data, tetapi memastikan data tersebut terus diperbarui, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika proses tersebut berjalan konsisten, perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi semakin dekat dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang membahas berbagai persoalan serta strategi implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Batu Bara.
Turut hadir Pj. Sekda Batu Bara, para Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, camat serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
