 |
| Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Sumatera Utara bersama rombongan di ruang kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (16/9/2026). |
BATU BARA – Hubungan industrial tidak semata-mata berbicara tentang pekerjaan, upah, atau kewajiban perusahaan dan pekerja. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara, dunia usaha, dan pekerja dapat berjalan dalam satu ruang dialog yang saling menghormati.
Perspektif itulah yang mengemuka ketika Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Sumatera Utara di ruang kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (16/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Baharuddin berdiskusi bersama Paraduan Pakpahan, Ramlan Hutabarat, dan rombongan KSBSI Sumatera Utara. Pembahasan diarahkan pada berbagai aspirasi pekerja, khususnya menyangkut kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja di Kabupaten Batu Bara.
Audiensi tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi. Pertemuan juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan serikat pekerja untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus mencari ruang penyelesaian melalui komunikasi.
Bagi pemerintah daerah, dialog semacam ini menjadi bagian penting dalam memahami dinamika ketenagakerjaan dari perspektif pekerja. Sementara bagi serikat pekerja, ruang audiensi menjadi jalur untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
Bupati Baharuddin Siagian menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi serikat pekerja.
Menurutnya, komunikasi dan sinergi diperlukan agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan secara terbuka serta diarahkan pada solusi yang dapat diterima melalui mekanisme yang berlaku.
Komitmen tersebut sekaligus menempatkan pemerintah daerah bukan hanya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pihak yang memiliki peran dalam membangun iklim hubungan industrial yang kondusif.
Hubungan industrial yang sehat pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pekerja. Stabilitas hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah.
Karena itu, upaya membangun kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan kepastian aturan, keberlangsungan usaha, perlindungan tenaga kerja, serta kepentingan pembangunan daerah.
Dari sudut pandang tersebut, audiensi Bupati Batu Bara dengan KSBSI Sumatera Utara dapat dibaca sebagai bagian dari proses membangun jembatan komunikasi. Aspirasi tidak berhenti sebagai penyampaian, sementara pemerintah memiliki ruang untuk mendengar, memetakan persoalan, dan mengupayakan tindak lanjut sesuai kewenangan.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara mendorong agar komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Tujuan akhirnya bukan sekadar terciptanya hubungan kerja yang stabil, tetapi juga meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta masyarakat secara lebih luas.
Dalam konteks pembangunan daerah, kesejahteraan pekerja merupakan salah satu bagian dari wajah pembangunan itu sendiri. Sebab, di balik angka pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri, terdapat manusia yang menggantungkan kehidupan keluarganya pada pekerjaan.
Karena itu, menjaga ruang dialog tetap terbuka menjadi penting. Sebab persoalan ketenagakerjaan yang dibicarakan secara terbuka memiliki peluang lebih besar untuk menemukan jalan penyelesaian yang terukur, sesuai aturan, dan mempertimbangkan kepentingan para pihak.
Turut mendampingi Bupati Batu Bara dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Kepala Bagian Hukum Setdakab Batu Bara.
