 |
| IMM SUMUT DUKUNG KOMISI X DPR SAHKAN KENAIKAN GAJI GURU, LANGKAH STRATEGIS WUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 |
MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Komisi X DPR RI yang sedang mendorong kebijakan standar gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan. Langkah ini menjadi bagian krusial dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) guna memperkuat fondasi pendidikan nasional.
Bendahara Umum DPD IMM Sumut, Fadhilsyah Nst, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Hal ini sangat sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Kebijakan ini sangat strategis. Peningkatan kesejahteraan guru mencerminkan komitmen negara dalam menghargai profesi pendidik sebagai aktor utama dalam pembentukan karakter dan kualitas generasi bangsa,” ujar Fadhilsyah dalam keterangannya, Kamis (10/4/2026).
Realitas Pahit: Kesejahteraan Guru Masih Jauh dari Harapan
Meskipun peran guru sangat vital, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik—terutama guru honorer—masih menjadi persoalan struktural yang serius.
Data survei dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengungkapkan fakta yang cukup memprihatinkan:
- Sekitar 74,3% guru honorer masih menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.
- Bahkan, sekitar 20,5% di antaranya hanya mendapatkan gaji kurang dari Rp500 ribu per bulan.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri, mengingat beban dan tanggung jawab yang mereka emban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketidakadilan ekonomi ini berpotensi menurunkan motivasi, profesionalisme, serta kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa.
Kesejahteraan Berkorelasi Langsung dengan Kualitas Pendidikan
Secara akademis dan empiris, berbagai kajian telah membuktikan adanya korelasi positif antara kesejahteraan guru dengan kualitas pendidikan. Ketika kebutuhan dasar guru terpenuhi dengan layak, mereka dapat bekerja lebih fokus, tenang, dan optimal tanpa terbebani masalah ekonomi.
Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran, daya saing siswa, serta kesiapan SDM nasional dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika negara serius ingin membangun SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi, maka kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama kebijakan pendidikan nasional. Negara tidak boleh lagi mengabaikan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini,” tegas Fadhilsyah.
Menurutnya, kenaikan gaji minimal Rp5 juta akan menjadi titik balik yang signifikan. Selain meningkatkan taraf hidup, kebijakan ini juga akan mengangkat martabat profesi guru dan menjadikannya lebih diminati oleh generasi muda yang berbakat.
Seruan untuk Realisasi Cepat dan Konsisten
Sebagai organisasi gerakan intelektual mahasiswa, IMM Sumut memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi X DPR RI yang telah mengambil langkah progresif ini.
Namun, dukungan ini disertai dengan harapan agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada wacana atau rancangan undang-undang, melainkan segera disahkan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.
“Kami mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera merealisasikan kebijakan ini melalui regulasi yang kuat serta pengawasan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil,” tambahnya.
IMM Sumut berkeyakinan bahwa dengan guru yang sejahtera, pendidikan yang berkualitas akan tercipta, dan cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang dapat diraih.
(Tim)
