JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat negara dalam rangkaian perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di tingkat kementerian, wakil menteri, lembaga negara, hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. Pergantian sejumlah posisi itu menjadi bagian dari penataan pemerintahan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Perombakan kali ini juga mencatat perubahan pada posisi Kapolri. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Pada saat yang sama, Listyo Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sebelum pelantikan, DPR RI melalui Komisi III telah menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Tiga Posisi Menteri Koordinator Berubah
Dalam susunan baru, terdapat tiga posisi menteri koordinator yang mengalami perubahan.
Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi tersebut menempatkannya pada sektor yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi serta agenda transisi energi pemerintah.
Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sementara itu, Dudung Abdurrahman dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Perubahan tersebut sekaligus membawa perubahan pada posisi Menteri Luar Negeri. Arrmanatha Nasir dilantik untuk menduduki jabatan tersebut.
Sarmuji Menjadi Menteri Perindustrian
Perubahan lainnya terjadi di Kementerian Perindustrian. Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan pejabat sebelumnya.
Sarmuji sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dalam keterangannya kepada wartawan sebelum pelantikan, Sarmuji menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan penugasan di bidang industri.
Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian dari penataan kabinet yang berlangsung pada awal Oktober 2026.
Sejumlah Wakil Menteri Juga Berganti
Selain jajaran menteri, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah wakil menteri.
Drajat Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman masing-masing dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Irwan Meilano menempati posisi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pelantikan para wakil menteri tersebut melengkapi perubahan struktur pejabat pemerintahan yang dilakukan pada hari yang sama.
Listyo Sigit Mendapat Penugasan Baru
Pergantian di tubuh Polri juga diikuti dengan penugasan baru bagi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo Sigit dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Perubahan tersebut membuat pergantian kepemimpinan Polri berlangsung bersamaan dengan penataan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan pusat.
Sementara itu, Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Untuk posisi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden melantik Arianto Wibowo. Adapun Muhammad Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Ombudsman Juga Mengalami Pergantian
Pelantikan 1 Oktober 2026 tidak hanya menyentuh jajaran eksekutif dan kepolisian. Struktur pimpinan Ombudsman Republik Indonesia juga mengalami perubahan.
Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, sedangkan Radian Syam dilantik sebagai anggota Ombudsman.
Ombudsman memiliki peran dalam pengawasan pelayanan publik. Karena itu, perubahan susunan pimpinan lembaga tersebut menjadi bagian lain dari rangkaian pengisian jabatan negara yang dilakukan pada hari yang sama.
Suyudi Ario Seto Resmi Memimpin Polri
Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam pelantikan tersebut adalah pergantian pucuk pimpinan Polri.
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum proses pelantikan, Komisi III DPR RI telah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. DPR kemudian memberikan persetujuan terhadap pengangkatannya melalui rapat paripurna.
Suyudi sebelumnya pernah menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional. Ia juga pernah menjabat Kapolda Banten sebelum dipercaya memimpin BNN.
Dalam struktur baru Polri, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Pergantian Kapolri tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh institusi kepolisian nasional.
Berikut 18 Pejabat yang Dilantik
Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026:
1. Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
2. Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Dudung Abdurrahman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Arrmanatha Nasir — Menteri Luar Negeri.
5. Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian.
6. Drajat Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.
8. Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.
9. Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.
10. Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan.
12. Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
13. Arianto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
14. Muhammad Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
15. Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
16. Radian Syam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.
17. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto — Kapolri.
18. Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat — Wakapolri.
Penataan Pemerintahan
Rangkaian pelantikan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada sejumlah simpul penting pemerintahan, mulai dari koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan manusia, politik dan keamanan, diplomasi, industri, hingga kepemimpinan Polri.
Bagi pemerintahan, setiap perubahan jabatan membawa konsekuensi administratif sekaligus kesinambungan pelaksanaan program. Karena itu, setelah pelantikan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana para pejabat baru menjalankan mandat sesuai tugas, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pergantian pejabat pada akhirnya bukan hanya mengenai perubahan nama dalam struktur pemerintahan. Jabatan publik melekat dengan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Pelantikan menjadi titik awal, sementara pelaksanaan tugas dan hasil kerja menjadi bagian yang dapat dipantau publik melalui mekanisme pemerintahan dan pengawasan yang berlaku.
Dengan dilantiknya 18 pejabat tersebut, susunan sejumlah posisi strategis pemerintahan dan lembaga negara memasuki fase baru dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran hingga akhir periode 2024–2029.(*)
