 |
| Keterangan foto: Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memimpin serah terima jabatan pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sumut di Aula Tribrata Polda Sumut, Kamis (17/9/2026). Pergantian jabatan menjadi bagian dari penyegaran organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta pengembangan karier personel Polri. |
MEDAN — Pergantian pejabat di lingkungan Kepolisian bukan semata pergantian nama pada sebuah struktur organisasi. Di balik setiap serah terima jabatan terdapat estafet tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan di tengah perubahan dinamika masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu garis besar dalam serah terima jabatan pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Sumatera Utara yang dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto di Aula Tribrata Polda Sumut, Kamis (17/9/2026).
Sertijab tersebut dilaksanakan setelah terbitnya telegram Kapolri mengenai mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Polri. Dalam konteks organisasi, rotasi merupakan bagian dari regenerasi, penyegaran dan pengembangan karier personel.
Namun, bagi masyarakat, ukuran dari sebuah pergantian kepemimpinan pada akhirnya bukan hanya siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan jabatan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana mandat baru tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang nyata.
Jabatan sebagai Amanah
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menegaskan, mutasi dan pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi Polri.
Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karier personel.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan membawa tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan kepada seorang personel harus diwujudkan melalui integritas, loyalitas dan kinerja yang mampu mendukung perkembangan organisasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting karena karakteristik Sumatera Utara memiliki dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang beragam.
Perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan pola kejahatan serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik membuat kepolisian dituntut untuk terus beradaptasi.
Karena itu, pejabat yang menerima amanah baru didorong untuk meningkatkan profesionalisme dan merespons berbagai keluhan maupun persoalan masyarakat secara lebih cepat dan tepat.
Enam Kapolres Berganti
Dalam rangkaian sertijab tersebut, tongkat kepemimpinan di enam wilayah hukum Polres jajaran Polda Sumut turut berpindah.
Di Polres Serdang Bedagai, AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak dipercaya menggantikan AKBP Jhon Heri Rakutta Sitepu yang selanjutnya mengemban tugas sebagai Wadir Polairud Polda Sumut.
Kemudian, AKBP Dhana Noer Kurniawan resmi menjabat sebagai Kapolres Pematangsiantar menggantikan AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak. Sebelumnya, Dhana menjabat sebagai Kabag Ops Polrestabes Medan.
Untuk Polres Simalungun, jabatan Kapolres dipercayakan kepada AKBP Hendri Nupia Dinka Barus. Ia menggantikan AKBP Marganda Aritonang yang mendapat penugasan sebagai Wadir Samapta Polda Sumut.
Sementara itu, AKBP Hotmartua Ambarita resmi memimpin Polres Tebing Tinggi menggantikan AKBP Rina Frillya yang mendapat penugasan sebagai Irbid Itwasda Polda Sumut.
Di wilayah Kepulauan Nias, AKBP Ponzi Indra dipercaya menjabat Kapolres Nias, menggantikan AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono.
Sedangkan Polres Sibolga kini dipimpin AKBP Budi Prasetyo, menggantikan AKBP Eddy Inganta yang mendapat tugas baru sebagai Wadir Resnarkoba Polda Sumut.
Sejumlah Pejabat Utama Juga Berganti
Selain enam Kapolres, sejumlah posisi pejabat utama Polda Sumut juga mengalami pergantian.
Kombes Pol Feri Handoko Soenarso resmi menjabat sebagai Irwasda Polda Sumut setelah sebelumnya bertugas sebagai Irwasda Polda Sumatera Selatan. Ia menggantikan Brigjen Pol Nanang Masbudi yang mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri.
Posisi Kabid Propam Polda Sumut selanjutnya dijabat Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh. Ia menggantikan Kombes Pol Dwi Agung Setyono yang mendapat penugasan sebagai Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Selanjutnya, AKBP Jhon Heri Rakutta Sitepu dipercaya sebagai Wadir Polairud Polda Sumut, menggantikan AKBP Rocky Hasunuhan Marpaung yang mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri.
Sementara AKBP Eddy Inganta dipercaya menjabat Wadir Resnarkoba Polda Sumut setelah sebelumnya menjadi Kapolres Sibolga. Ia menggantikan AKBP Diari Astetika yang mendapat penugasan sebagai Penata Kehumasan Polri Madya Tingkat III Divhumas Polri.
Dari Struktur Organisasi ke Pelayanan Publik
Serah terima jabatan pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Tetapi konsekuensinya dirasakan langsung pada tingkat pelayanan.
Kapolres merupakan salah satu wajah kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat di daerah. Karena itu, pergantian kepemimpinan di tingkat kewilayahan membawa harapan agar kesinambungan pelayanan tetap terjaga sekaligus membuka ruang bagi penyesuaian strategi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Di sinilah pesan Kapolda mengenai profesionalisme dan responsivitas memperoleh relevansinya.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran polisi ketika terjadi gangguan keamanan. Mereka juga membutuhkan kepastian dalam menerima pelayanan, kecepatan merespons laporan, komunikasi yang terbuka, penanganan persoalan secara profesional, serta pendekatan yang mampu membangun kepercayaan publik.
Dengan demikian, pergantian jabatan bukanlah titik akhir dari sebuah proses. Sertijab justru menjadi titik awal bagi pejabat baru untuk mengenali wilayah, memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan menerjemahkan amanah jabatan ke dalam kerja nyata.
Estafet kepemimpinan boleh berganti tangan. Namun, tanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat tetap menjadi mandat yang harus diteruskan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah rotasi organisasi tidak hanya terlihat dari perubahan struktur, tetapi dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dan berkembang.(*)
