BADAR.CO.ID | Media Online Berita Terkini

Ketua DPC JAGATARA Batu Bara Hadiri Silaturahmi DPP dan DPD JAGATARA Sumut

DPC. Jagatara Kabupaten Batu
Ketua DPC JAGATARA Kabupaten Batu Bara Ahmad Fahmi Lubis bersama jajaran pengurus JAGATARA menghadiri kegiatan silaturahmi DPP dan DPD JAGATARA Sumatera Utara sekaligus gerakan penghijauan di Medan, Selasa (18/8/2026).

MEDAN — Gerakan penghijauan dinilai tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial penanaman pohon. Ketika dipadukan dengan pengembangan tanaman produktif dan pelibatan masyarakat, penghijauan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan ramah tamah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaga Nusantara Bersama (JAGATARA) bersama DPD JAGATARA Sumatera Utara dan jajaran DPC kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Selasa (18/8/2026), di Medan.

Kegiatan yang dihadiri Dewan Pembina JAGATARA tersebut sekaligus diisi dengan penyerahan bibit tanaman kepada Pemerintah Kecamatan Medan Amplas. Langkah itu menjadi bagian dari organisasi untuk mendorong gerakan penghijauan yang memiliki manfaat ekologis dan sosial-ekonomi.

Lima jenis bibit tanaman diserahkan dalam kegiatan tersebut. Bibit pinang dan durian menjadi simbol penyerahan yang dilakukan Ketua DPD JAGATARA Sumatera Utara Prof. Dr. Ir. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si., IPU bersama Sekretaris Jenderal DPP JAGATARA Arif Fahriz, S.T., kepada Camat Medan Amplas beserta jajaran.

Penyerahan tersebut disaksikan Dewan Pembina JAGATARA Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto dan Ketua Harian DPP JAGATARA Irjen Pol. Mashudi.

Penghijauan sebagai Investasi Lingkungan dan Ekonomi

Ketua Umum DPP JAGATARA Eko Koesriadi, S.P., M.M., mengatakan gerakan penanaman pohon perlu dilihat secara lebih luas. Menurutnya, keberadaan pohon memiliki fungsi ekologis sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi apabila tanaman yang dikembangkan merupakan jenis produktif.

“Pohon memiliki fungsi ekologis dalam meningkatkan daya serap air dan menjaga lingkungan sehingga menjadi bagian dari upaya pengendalian risiko banjir. Untuk tanaman produktif seperti durian, manfaatnya juga dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat,” ujar Eko.

Ia menegaskan, komitmen JAGATARA tidak berhenti pada penyerahan bibit. Organisasi tersebut juga tengah mengembangkan pembibitan durian dengan berbagai varietas, termasuk Musang King, Kane, dan sejumlah varietas lainnya.

Pengembangan pembibitan itu diarahkan agar gerakan penghijauan memiliki kesinambungan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya didorong menanam pohon, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan tanaman yang kelak dapat memberikan hasil ekonomi.

Ketua DPD JAGATARA Sumatera Utara Prof. Agus Purwoko mengatakan keberlanjutan menjadi salah satu hal yang ingin dibangun melalui gerakan tersebut.

“Kita ingin gerakan menanam ini berkelanjutan. Tanaman yang kita kembangkan tidak hanya berfungsi memperkuat tutupan vegetasi dan tata air, tetapi juga tanaman produktif yang ke depan dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Ini yang akan kita dorong bersama DPC JAGATARA di kabupaten/kota,” katanya.

Menghubungkan Lingkungan dengan Ketahanan Pangan

Dewan Pembina DPP JAGATARA Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto menilai inisiatif yang berkembang di Sumatera Utara dapat menjadi contoh bagaimana organisasi masyarakat mengambil bagian dalam mendukung program pembangunan.

Ia mengaitkan gerakan penghijauan dan pengembangan tanaman produktif tersebut dengan semangat Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan kemandirian bangsa serta penguatan ketahanan dan swasembada pangan.

“JAGATARA ingin mengambil bagian sesuai kapasitas organisasi. Program pemerintah yang besar harus mendapat dukungan dari masyarakat sampai ke daerah. Karena itu, penghijauan, pengendalian banjir dan ketahanan pangan ini kita dorong menjadi gerakan yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh struktur JAGATARA,” ujarnya.

Menurut Agus Andrianto, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan organisasi masyarakat dan komunitas di daerah juga dibutuhkan agar berbagai agenda pembangunan dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut perkembangan JAGATARA yang kini memiliki 30 DPD di berbagai provinsi sebagai modal untuk memperluas gerakan sosial organisasi.

“Saya berharap setiap DPD tidak hanya membangun struktur organisasi, tetapi juga membangun program yang nyata, relevan dengan kebutuhan daerah dan selaras dengan program pembangunan pemerintah. Kalau gerakan seperti ini dilakukan bersama-sama di berbagai provinsi, dampaknya tentu akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Konsolidasi Organisasi Berbasis Program

Selain agenda lingkungan dan pangan, silaturahmi tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran JAGATARA di Sumatera Utara.

Sebanyak 11 DPC JAGATARA kabupaten/kota yang baru terbentuk di Sumatera Utara turut hadir bersama jajaran pengurus DPD. Kehadiran struktur organisasi dari berbagai daerah itu menjadi bagian dari proses penguatan kelembagaan sekaligus penyamaan arah program.

Kegiatan juga dihadiri Ketua Dewan Pakar JAGATARA Prof. Dr. Tamrin, M.Sc., Ketua Dewan Penasihat Prof. Drs. Heru Santosa, M.S., Ph.D., serta jajaran pengurus JAGATARA lainnya.

Bagi JAGATARA Sumatera Utara, penyerahan bibit tersebut menjadi langkah awal untuk menghubungkan konsolidasi organisasi dengan program yang memiliki dampak langsung di tengah masyarakat.

Gerakan penghijauan, pengembangan tanaman produktif, pengendalian risiko banjir dan penguatan ketahanan pangan pada akhirnya ditempatkan dalam satu rangkaian agenda. Tantangannya adalah memastikan bibit yang diserahkan benar-benar dirawat, dikembangkan dan memberi manfaat dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan silaturahmi tidak hanya menjadi forum pertemuan internal organisasi, tetapi juga diarahkan untuk melahirkan program yang dapat diukur manfaatnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

JAGATARA Sumatera Utara selanjutnya mendorong agar DPC di kabupaten/kota dapat mengembangkan model serupa dengan menggandeng pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama