 |
| Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dan perwakilan fraksi menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (18/8/2026). |
BATU BARA — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar menjadi tahapan administratif penyusunan APBD.
Enam fraksi di DPRD Batu Bara menyampaikan sejumlah catatan yang memperlihatkan satu pesan penting: anggaran daerah 2027 dituntut lebih terukur, transparan, realistis, sekaligus memiliki dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara Rodial. Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Rusian Heri, unsur Forkopimda, anggota DPRD serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Pandangan umum tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum dokumen KUA-PPAS dibahas lebih mendalam bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dukungan Enam Fraksi, Tetapi Pengawasan Tetap Berjalan
Secara umum, enam fraksi menyatakan dapat menerima dan mendukung agar pembahasan KUA-PPAS 2027 dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun dukungan tersebut bukan berarti tanpa catatan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Jalasmars Sitinjak, SH, menekankan pentingnya tindak lanjut konkret terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Pembahasan KUA-PPAS 2027 diharapkan tidak berlarut-larut sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Muhammad Safi'i menegaskan dukungan terhadap proses pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gerindra juga menekankan bahwa fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan DPRD harus tetap dijalankan dengan mengedepankan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
"Kami berharap kebijakan anggaran yang dihasilkan realistis, proporsional, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara," ujarnya.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan APBD tidak cukup hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga harus mempertanyakan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Transparansi dan Efisiensi Menjadi Benang Merah
Fraksi PKS yang pandangan umumnya dibacakan Suminah mendorong agar dokumen KUA-PPAS dibahas secara serius, efektif dan efisien melalui masing-masing komisi DPRD.
Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, S.M. juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan anggaran.
Menurut pandangan fraksi tersebut, anggaran daerah harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan menjadi instrumen pembangunan menuju Batu Bara yang lebih maju serta sejahtera.
Sementara Fraksi KPN melalui Suriadi, S.H. menyatakan kesiapan untuk membedah dokumen KUA-PPAS secara lebih mendalam.
Fraksi tersebut berharap pembahasan berjalan konstruktif dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku sehingga APBD 2027 yang dihasilkan memiliki prinsip kesehatan fiskal, akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
KDRI Dorong PAD Naik, Perusahaan Diminta Lebih Berkontribusi
Sorotan yang cukup spesifik disampaikan Fraksi KDRI melalui H. Rohadi, S.P., M.H.
Fraksi KDRI menyampaikan lima rekomendasi yang salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KDRI mendorong agar target PAD 2026 dinaikkan minimal Rp27 miliar. Fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah menindaklanjuti keberadaan perusahaan yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat maupun daerah.
"Perlu ditindaklanjuti perusahaan yang kurang peduli kepada masyarakat Batu Bara. Pemkab juga harus membentuk Tim atau Satgas khusus untuk mengoptimalkan PAD dari potensi perusahaan di Batu Bara," tegas Rohadi.
Gagasan tersebut membuka ruang pembahasan yang lebih luas mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi ekonomi yang ada. Optimalisasi PAD tentunya perlu dibarengi dengan pendataan potensi penerimaan, pengawasan, kepatuhan terhadap kewajiban daerah serta tata kelola yang transparan.
Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya dipahami sebagai menaikkan target angka, tetapi juga memperbaiki sistem agar potensi penerimaan yang memang menjadi hak daerah dapat dihimpun secara optimal sesuai ketentuan.
Efisiensi Anggaran Diminta Dialihkan ke Sektor Prioritas
Selain persoalan PAD, KDRI juga meminta agar efisiensi anggaran diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Setiap OPD juga didorong menyusun program prioritas dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Hal ini menjadi penting agar setiap program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki parameter keberhasilan yang dapat dievaluasi. Dengan indikator yang jelas, masyarakat maupun DPRD akan lebih mudah menilai apakah anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai target.
Transparansi dalam pelaksanaan anggaran juga menjadi perhatian.
APBD 2027 Jangan Berhenti pada Angka
Jika dicermati dari keseluruhan pandangan enam fraksi, terdapat sejumlah isu yang saling beririsan: efektivitas anggaran, peningkatan PAD, transparansi, efisiensi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, pembahasan KUA-PPAS 2027 memiliki tantangan untuk menerjemahkan berbagai aspirasi politik tersebut ke dalam program dan angka anggaran yang realistis.
APBD pada akhirnya bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja. Di balik setiap pos anggaran terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.
Karena itu, tahap pembahasan bersama Komisi, Badan Anggaran DPRD dan TAPD menjadi ruang strategis untuk menguji apakah program yang direncanakan benar-benar memiliki urgensi, kemampuan pembiayaan serta manfaat yang jelas.
Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan agenda tindak lanjut, yakni seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batu Bara.
Dari sinilah kualitas APBD 2027 akan kembali diuji: bukan hanya dari seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa tepat anggaran tersebut diarahkan dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat Batu Bara.
