 |
| Diduga Bocor Informasi, Giat Razia Satpol PP Asahan Terkesan Sia‑Sia |
ASAHAN | BADAR.CO.ID – Upaya penertiban dan penegakan peraturan daerah yang dilakukan Tim Gabungan Pemerintah Kabupaten Asahan justru menuai catatan merah. Razia yang digelar pada Jumat malam, 24 April 2026, ke sejumlah tempat hiburan malam, penginapan, dan kos‑kosan berjalan tanpa hasil signifikan. Diduga kuat kabar rencana operasi telah lebih dulu diketahui pihak pengelola, sehingga kegiatan yang memakan tenaga, waktu, dan biaya tersebut terkesan tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
Razia yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan, Budi Limbong, ini melibatkan unsur lintas instansi. Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kecamatan Kisaran Barat dan Kisaran Timur, serta didukung aparat TNI dan Polri. Kegiatan dimulai tepat pukul 23.00 WIB dengan sasaran utama tiga lokasi yang selama ini menjadi sorotan masyarakat karena sering diduga melanggar aturan ketertiban umum dan norma kesusilaan.
Tiga titik yang disasar petugas yakni Losmen Family yang beralamat di Jalan H Misbah, Kelurahan Kisaran Kota; Kompleks Kos‑kosan di Gang Cempedak, Kelurahan Selawan; serta Tempat Hiburan Malam (THM) Ucok Mangkok yang berada di wilayah Kelurahan Mutiara. Ketiga lokasi tersebut sebelumnya telah dilaporkan warga karena diduga kerap beroperasi melebihi jam yang ditetapkan serta memfasilitasi aktivitas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Namun saat petugas tiba di lokasi, situasi yang ditemukan justru berbeda dari kondisi biasanya. Tempat yang sehari‑hari ramai dikunjungi warga dan tampak sibuk beraktivitas, pada malam razia justru terlihat sepi, sepi pengunjung, bahkan sejumlah ruangan tampak kosong dan seolah sudah dipersiapkan sebelumnya.
Kondisi Tak Biasa, Indikasi Informasi Bocor Semakin Kuat
Kondisi yang tidak lazim ini memunculkan dugaan bahwa rencana razia telah bocor ke telinga pengelola tempat usaha jauh sebelum petugas turun ke lapangan. Hal ini diungkapkan oleh Andri S. Pandiangan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat (GAMPKER), yang turut memantau jalannya operasi tersebut.
“Losmen Family dan THM Ucok Mangkok itu tempat yang biasanya sangat ramai, apalagi pada malam hari. Tapi saat kami dan petugas datang, suasananya sunyi senyap, hampir tidak ada pengunjung. Ini sangat tidak wajar. Dugaan kami sangat kuat, kabar akan ada razia ini sudah lebih dulu diketahui pengelolanya, sehingga mereka sempat membereskan dan mengosongkan tempatnya lebih awal,” ungkap Andri saat diwawancarai awak media, Sabtu (25/4/2026).
Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap niat baik dan upaya yang telah dilakukan Satpol PP serta instansi terkait dalam menertibkan tempat‑tempat usaha yang diduga melanggar peraturan daerah. Namun, ia juga menyayangkan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut yang terasa sia‑sia karena tidak ditemukan bukti‑bukti pelanggaran yang seharusnya bisa ditindak tegas.
“Kami sangat menghargai langkah tegas pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, yang berani turun langsung menindak oknum pengusaha yang diduga melanggar Perda Nomor 01 Tahun 2018. Namun sayang, karena adanya indikasi kebocoran informasi, razia ini jadi tidak ada hasilnya, terkesan hanya seremonial belaka,” tambahnya.
Perlu diketahui, Andri S. Pandiangan bersama elemen masyarakat lainnya beberapa waktu lalu juga sempat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah untuk segera menertibkan maraknya tempat hiburan malam dan penginapan yang dianggap mengganggu ketertiban serta merusak tatanan sosial di tengah masyarakat.
Usulan Metode Penertiban yang Lebih Efektif dan Tertutup
Melihat kondisi yang terjadi, Andri pun memberikan masukan konstruktif kepada pimpinan Satpol PP Kabupaten Asahan agar kedepannya menggunakan strategi dan metode penertiban yang lebih matang, tertutup, dan efektif. Menurutnya, operasi yang sifatnya mendadak dan rahasia akan jauh lebih berhasil dibandingkan yang sudah diketahui publik sebelumnya.
“Kami menyarankan kepada Bapak Kepala Satpol PP agar kedepan menggunakan cara yang lain. Misalnya, menugaskan beberapa petugas secara khusus untuk melakukan penyelidikan atau pemantauan secara diam‑diam, seperti dalam mode penyamaran atau senyap. Setelah ditemukan bukti yang jelas, baik itu rekaman video, foto, maupun keterangan saksi yang sah, barulah dilakukan penindakan secara tegas dan terkoordinasi,” usulnya.
Menurutnya, cara seperti ini akan meminimalisir kemungkinan kebocoran informasi, sehingga pelaku pelanggaran tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk menghilangkan jejak atau bukti pelanggaran yang dilakukan.
Perhatian Bagi Pimpinan Satpol PP
Kondisi ini pun menjadi sorotan tersendiri bagi Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan. Banyak pihak mempertanyakan sistem keamanan informasi dan strategi operasi yang diterapkan, mengingat hal serupa juga pernah terjadi pada kegiatan penertiban sebelumnya.
“Memang sangat mencurigakan, mengingat kedua tempat tersebut dikenal sangat ramai setiap harinya, tapi saat razia malah sepi total. Apakah ini benar‑benar kebetulan, atau memang informasi sudah lebih dulu diketahui, bahkan dikondisikan sedemikian rupa agar tidak ada yang terjaring? Ini yang harus menjadi perhatian serius pimpinan Satpol PP agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang,” tulis tim redaksi dalam catatan pengamatannya.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi seluruh rangkaian proses penertiban ini, memperbaiki sistem pengamanan informasi, serta menyusun strategi operasi yang lebih baik, sehingga upaya penegakan hukum dan ketertiban umum benar‑benar berjalan efektif, adil, dan memberikan dampak nyata bagi kenyamanan serta keamanan masyarakat Kabupaten Asahan.
(Aloone)
