 |
| Pemerintah Kabupaten Batu Bara Sampaikan Jawaban Resmi Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Nota LKPJ 2025, Berkomitmen Perbaiki Berbagai Aspek Pemerintahan. |
BATU BARA, SUMATERA UTARA – Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Asisten I Bapak Renold Asmara menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang dihelat pada Selasa, 31 Maret 2025 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Dalam jawaban tersebut, pemerintah daerah merespons setiap masukan dari fraksi secara rinci dan menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Hadirin Utama Mengikuti Penyampaian Jawaban Resmi
Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Rodial, Asisten I Bapak Renold Asmara yang mewakili Bupati Kabupaten Batu Bara, serta PLT Sekretaris DPRD yang diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Bapak Herryawan, ST., M.Si. Selain itu, seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara juga turut hadir untuk mengikuti penyampaian jawaban dan mendengar komitmen pemerintah daerah.
Ringkasan Jawaban Pemerintah Kabupaten Batu Bara Terhadap Setiap Fraksi
Berikut adalah rincian jawaban yang disampaikan pemerintah daerah terhadap pandangan umum dari masing-masing fraksi:
1. Tanggapan Terhadap Fraksi GERINDRA
Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas pandangan yang disampaikan dan menyatakan memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya efektivitas pelaksanaan dan pengawasan anggaran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Untuk peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya tenaga kesehatan, pemerintah akan melakukan kajian mendalam untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Tanggapan Terhadap Fraksi PAN
Pemerintah daerah mengapresiasi saran dan harapan konstruktif dari Fraksi PAN terkait perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sepakat bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, baik pada tataran kebijakan maupun teknis operasional. Upaya perbaikan akan terus dilakukan khususnya dalam bidang administrasi publik melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan profesionalitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
3. Tanggapan Terhadap Fraksi KARYA PEMBANGUNAN NASIONAL (KPN)
Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang hampir mencapai 100%, dengan komponen pendapatan daerah sah lainnya mencapai 93,08%. Pemerintah akan terus mengoptimalkan target pendapatan di masa mendatang melalui potensi yang ada di daerah. Terkait penggunaan Bantuan Tunai Tidak Langsung (BTT), pemerintah menjelaskan bahwa penggunaannya memperhatikan alokasi anggaran, tingkat kerusakan, bencana yang terjadi, sumber pendanaan dari berbagai tingkat pemerintahan, serta kewenangan daerah, dengan memberikan respon langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tanggapan Terhadap Fraksi KERENDE RAKYAT INDONESIA (KDRI)
Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan dan menjelaskan bahwa Surplus/Defisit Anggaran Lokal (SILPA) yang tercatat dalam LKPJ berasal dari sisa kegiatan dan anggaran yang belum direalisasikan. Pemerintah siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait LKPJ agar dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang.
5. Tanggapan Terhadap Fraksi PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
Pemerintah daerah memberikan klarifikasi terkait berbagai poin yang diajukan oleh Fraksi PKS:
- Kepala OPD dengan status PLT: Proses uji kompetensi dan lelang jabatan telah dilaksanakan dan saat ini sedang menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Kepala Sekolah dengan status PLT: Kondisi ini disebabkan oleh periode PLT yang telah selesai, proses evaluasi jabatan, serta adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.
- Honor tambahan operator SIPD: Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2025.
- Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan: Diminimalkan karena banyak objek pajak yang tidak memiliki izin, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Pemerintah akan mendorong pengurusan izin ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Kondisi Gedung DPRD: Menjadi perhatian bersama dan akan dibahas dalam penyusunan anggaran mendatang dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
6. Tanggapan Terhadap Fraksi PDI-PERJUANGAN
Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap penyampaian LKPJ dan menyatakan memiliki komitmen yang sama terkait optimalisasi program prioritas yang menyentuh kehidupan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga akan mengurangi belanja bersifat seremonial yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dengan memfokuskan alokasi anggaran pada program yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berbasis data akurat dan terintegrasi agar perencanaan menjadi lebih efektif dan efisien dengan indikator kinerja yang jelas. Terkait penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja OPD, pemerintah sepakat bahwa hal ini merupakan langkah krusial dan akan dilakukan melalui audit berkala, sistem pelaporan kinerja transparan, serta pembinaan berkelanjutan bagi setiap OPD.
Komitmen Pemerintah untuk Terus Meningkatkan Kualitas Pemerintahan
Dalam penutupannya, Asisten I Bapak Renold Asmara menyampaikan bahwa seluruh jawaban dan komitmen yang disampaikan merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap masukan dari fraksi DPRD. "Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki, namun dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD, kami yakin bahwa Kabupaten Batu Bara akan terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Bapak Rodial menyampaikan apresiasi terhadap jawaban yang disampaikan pemerintah daerah. "Kami menghargai tanggapan yang rinci dan komitmen yang diberikan. Semua poin yang telah dibahas akan menjadi dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah daerah di masa mendatang," ucapnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan kesepakatan bahwa pemerintah daerah akan segera menyusun rencana tindak lanjut yang jelas berdasarkan jawaban yang telah disampaikan, sementara DPRD akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan yang telah dijanjikan.
Sumber: Humas DPRD Kabupaten Batu Bara
