 |
| Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Banten Dorong Pers Sebagai Suluh Demokrasi dan Pengawal Ekonomi Berdaulat |
SERANG, BANTEN – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar (akrab disapa Cak Imin), menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin (9/2/2026). Kehadiran Cak Imin merupakan wakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena memiliki agenda kenegaraan lain yang berlangsung bersamaan.
Dalam sambutan utama yang disampaikannya di depan ribuan insan pers dari seluruh pelosok negeri serta delegasi tamu, Cak Imin menegaskan bahwa jurnalisme sebagai pilar penting demokrasi tidak boleh tergerus oleh dominasi teknologi dan algoritma digital yang kian menguasai ruang informasi masa kini.
"Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani," tegasnya dengan nada tegas. Menurutnya, perkembangan digital yang pesat memang membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga menyimpan risiko jika tidak diimbangi dengan integritas dan etika jurnalistik yang kuat.
Sebagai utusan Presiden, Cak Imin menyampaikan salam hormat sekaligus apresiasi mendalam dari Prabowo Subianto kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan pengabdian yang tak pernah surut dalam menjaga tegaknya demokrasi serta mempertahankan kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa negara memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan kelangsungan hidup media massa berkualitas.
"Negara berkomitmen memastikan media massa tetap mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa terus hidup sebagai suluh demokrasi," ujar Cak Imin. Ia menambahkan bahwa keberlangsungan pers yang sehat tidak hanya bergantung pada kapasitas profesionalisme jurnalis, tetapi juga pada dukungan ekosistem ekonomi yang mendukung agar media tidak terpaksa mengorbankan kredibilitas demi keberlangsungan bisnis.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator PMM tersebut menguraikan tiga peran utama yang harus diemban oleh pers Indonesia ke depan sebagai tanggapan terhadap tantangan zaman:
Kedua, sebagai penjaga etika dan integritas di ruang digital yang kian kompleks. Ia menyoroti bahwa ruang maya seringkali menjadi lahan bagi penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan konten yang tidak bertanggung jawab. Pers diharapkan dapat menjadi contoh dalam menyajikan informasi yang berkualitas serta menjadi agen pembangun dalam menciptakan ruang digital yang sehat.
Ketiga, sebagai pelindung martabat manusia. Cak Imin menekankan bahwa pers harus berperan dalam menghentikan praktik pemberitaan yang melukai rasa keadilan, melanggar privasi individu, atau menyebarkan konten yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
HPN Tahun 2026 mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat", yang secara tegas menegaskan posisi strategis pers sebagai pilar pembangunan nasional sekaligus pengawal kepentingan publik di tengah gelombang disrupsi digital yang melanda berbagai sektor kehidupan. Tema ini juga mengandung makna bahwa kesehatan pers tidak terlepas dari kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berdaulat dan memperkuat eksistensi bangsa di kancah internasional.
Acara puncak yang diadakan dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Hadir pula Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangan terkait tantangan yang dihadapi media massa saat ini. Menurut Komaruddin Hidayat, salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi bersama antara pemerintah dan dunia pers adalah masalah iklan yang tidak merata serta fenomena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi di beberapa media massa akibat tekanan ekonomi.
"Kita harus bersama-sama mencari solusi konkret untuk mengatasi masalah ini. Pers yang sehat tidak bisa berdiri jika para pekerja pers tidak mendapatkan perlindungan yang layak," ujar Ketua Dewan Pers tersebut. Sementara itu, Ahmad Muzani menambahkan bahwa peran pers dalam mengawal kebijakan publik menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Dari unsur penyelenggara, Penanggung Jawab HPN 2026 Akhmad Munir menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan rakyat, sehingga seluruh kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi dan kritik konstruktif dari masyarakat. Menurutnya, kritik yang dibangun dengan baik bukanlah ancaman, melainkan vitamin penting bagi perkembangan demokrasi yang sehat.
"Kita harus menyadari bahwa tanpa pers yang bebas dan kritis, demokrasi akan kehilangan makna. Kritik konstruktif dari pers akan membantu pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan kebijakan yang dibuat," jelas Akhmad Munir.
Menambah makna penting pada acara ini, hadir pula delegasi tamu luar negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching. Kehadirannya merupakan bentuk penguatan kerja sama dan solidaritas pers di tingkat regional ASEAN. Dalam sambutannya, Teo Nie Ching menyampaikan apresiasi terhadap peringatan HPN Indonesia dan mengajak untuk bersama-sama membangun ekosistem pers yang sehat di kawasan Asia Tenggara.
"Kita menghadapi tantangan yang sama di seluruh kawasan – bagaimana menjaga integritas jurnalisme di tengah arus digitalisasi. Kerja sama antara pers Indonesia dan Malaysia serta negara-negara ASEAN lainnya akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut," ujarnya.
Acara puncak HPN 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain pemberian penghargaan kepada insan pers yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan pers Indonesia, pameran inovasi media digital, serta diskusi panel bertema "Membangun Ekosistem Pers yang Sehat untuk Mendorong Ekonomi Berdaulat".
Pada sesi diskusi, berbagai pihak sepakat bahwa perlu adanya langkah konkrit dari pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pers untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, seperti kebijakan yang menguntungkan bagi media massa lokal, penguatan literasi media masyarakat, serta peningkatan kapasitas profesionalisme jurnalis muda agar mampu menghadapi tantangan zaman.
HPN Tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 9 Februari 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan di seluruh Indonesia diharapkan dapat menjadi momentum untuk merefleksikan peran pers dalam pembangunan bangsa serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga eksistensi pers sebagai institusi yang vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.(***)
