 |
| Kemendes PDT dan Kemenpar Sepakat Susun Strategi Terpadu, Targetkan Ribuan Desa Wisata di Indonesia Jadi Lebih Mandiri. |
JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah mencapai kesepakatan untuk menyusun strategi terpadu guna memperkuat ribuan desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini mencakup penyusunan konsep, silabus pengembangan, hingga pemetaan potensi masing-masing desa agar program berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Rapat koordinasi antara kedua kementerian dilakukan di Jakarta pada Rabu (11/2/2026), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pendekatan yang akan disiapkan harus bersifat sederhana dan aplikatif, mengingat kondisi desa di seluruh Indonesia yang sangat beragam serta memiliki keterbatasan sumber daya yang berbeda-beda.
“Kita kerjakan bersama. Konsepnya harus mudah dijalankan oleh desa. Akan ada panduan tertulis dan visual agar mudah dipahami, termasuk contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) supaya masyarakat desa tidak kebingungan. Soal pembiayaan nanti akan kita carikan solusi,” ujar Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.
Menurutnya, penguatan desa wisata bukan sekadar program sektor pariwisata semata, melainkan bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Indonesia dinilai memiliki modal alam dan budaya yang luar biasa, dengan potensi yang tersebar merata dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur negara.
“Kalau Indonesia ingin maju, sektor pangan dan pariwisata harus menjadi prioritas. Potensi alam kita hampir ada di setiap provinsi, bahkan di setiap desa memiliki keunikan masing-masing yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata,” tambahnya.
Dengan optimalisasi pengembangan desa wisata, pembangunan nasional diharapkan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga dapat merata hingga ke pelosok daerah terpencil. Data terbaru mencatat bahwa saat ini terdapat 6.189 desa wisata di seluruh Indonesia. Namun, kondisi perkembangannya belum sepenuhnya ideal, di mana sebagian besar masih berada pada tahap awal pengembangan.
Secara rinci, sebanyak 78,2 persen desa wisata berstatus rintisan, 16,11 persen berada pada tahap berkembang, 5,14 persen telah masuk kategori maju, dan hanya 0,5 persen yang berhasil mencapai status mandiri. Data tersebut menjadi alarm bagi kedua kementerian untuk segera mempercepat langkah pembinaan dan pengembangan.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menilai bahwa perlu adanya roadmap atau peta jalan yang jelas agar pengembangan desa wisata dapat berjalan lebih terstruktur dan terarah. “Tahun ini kita siapkan roadmap pengembangan desa wisata. Ini bukan hanya soal objek wisata semata, tapi juga menyentuh berbagai aspek pendukung seperti UMKM lokal, pengelolaan homestay, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Semua komponen ini harus mendapatkan pendampingan yang intensif,” jelasnya.
Program pengembangan strategis ini akan melibatkan tenaga pendamping desa yang bekerja sama erat dengan Pokdarwis sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Selain itu, sektor swasta yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam industri pariwisata juga akan diajak untuk berkolaborasi, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan, hingga pemasaran.
Pemanfaatan platform media sosial juga menjadi salah satu strategi penting yang akan diterapkan untuk memperluas jangkauan promosi desa wisata, mulai dari pasar nasional hingga internasional. Dengan pendekatan promosi digital yang tepat sasaran, desa wisata di seluruh Indonesia diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal.
“Melalui konten kreatif dan strategi digital marketing yang tepat, kita bisa memperkenalkan keindahan dan keunikan desa wisata kita kepada khalayak yang lebih luas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kunjungan, tetapi juga membantu masyarakat desa untuk menjual produk lokal mereka secara lebih efektif,” ujar Ni Luh Puspa.
Desa wisata merupakan salah satu program prioritas Kemendes PDT dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi desa. Selain fokus pada pengembangan desa wisata, pemerintah juga sedang mengembangkan konsep desa ekspor dan desa tematik sebagai bagian dari rangkaian program penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Konsep desa ekspor bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk unggulan desa di pasar nasional dan internasional, sedangkan desa tematik akan mengembangkan potensi desa berdasarkan sektor khusus seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, atau budaya khas daerah.
Kedua kementerian berkomitmen untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengawal setiap tahapan pengembangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Harapannya, dengan strategi terpadu yang diterapkan, jumlah desa wisata yang mencapai status mandiri dapat meningkat signifikan dalam waktu dekat, sekaligus membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. (***)
