BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara mulai memperkuat langkah menuju terbentuknya ekosistem ekspor daerah dengan mempertemukan pemerintah, instansi vertikal, pelaku usaha, hingga para pelaku ekspor. Upaya tersebut diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta hasil pertanian daerah.
Langkah itu dibahas dalam rapat lanjutan persiapan fasilitas ekspor produk UMKM dan hasil pertanian Kabupaten Batu Bara yang dipimpin Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., di Aula Singapore Land Batu Bara, Kecamatan Sei Balai, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara mematangkan berbagai kebutuhan yang diperlukan agar aktivitas ekspor produk daerah dapat direalisasikan secara lebih terencana.
Bukan hanya membahas kesiapan pemerintah, forum tersebut juga menghadirkan pelaku ekspor dan masyarakat yang selama ini telah menjalankan kegiatan ekspor. Mereka menyampaikan sejumlah kendala serta persoalan yang dihadapi dalam proses ekspor.
Keterlibatan para pelaku ekspor menjadi penting karena pengembangan ekspor tidak hanya berkaitan dengan tersedianya produk. Rantai kegiatan tersebut juga membutuhkan dukungan administrasi, transportasi, kepelabuhanan, kepabeanan, perizinan, tenaga kerja, hingga koordinasi antarlembaga.
Dari pembahasan tersebut, instansi terkait pada prinsipnya menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan dan membangun sinergi dalam mewujudkan kegiatan ekspor produk UMKM dan hasil pertanian Kabupaten Batu Bara.
Bukan Sekadar Mengirim Produk
Bupati Baharuddin Siagian menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dan pemangku kepentingan agar rencana ekspor tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi dapat dipersiapkan secara konkret.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa agenda ekspor yang sedang disiapkan Pemkab Batu Bara tidak hanya berorientasi pada pengiriman komoditas keluar daerah. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai fasilitas dan sistem pendukung dapat berjalan secara terintegrasi.
Dalam rapat, Bupati dan Wakil Bupati berdiskusi langsung dengan pelaku ekspor untuk mengetahui persoalan yang selama ini muncul di lapangan. Masukan tersebut menjadi bahan untuk mencari solusi bersama dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing.
Dengan demikian, keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kegiatan ekspor, tetapi juga dari kemampuan daerah membangun sistem yang dapat mendukung pelaku usaha secara berkelanjutan.
Membuka Pasar bagi Produk Masyarakat
Bagi Kabupaten Batu Bara, pengembangan ekspor diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah untuk memasuki pasar di luar negeri. Bupati Baharuddin berharap upaya tersebut mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan pertanian.
Jika akses pasar semakin terbuka, produk masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh pasar yang lebih luas. Namun, peluang tersebut tentu membutuhkan kesiapan dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, kesinambungan pasokan, legalitas, serta kemampuan memenuhi persyaratan pasar tujuan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan rencana tersebut.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga melihat peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan sebagai salah satu bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah. Dalam jangka lebih luas, aktivitas ekspor diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Instansi Vertikal dan Dunia Usaha Dilibatkan
Untuk memastikan berbagai kebutuhan pendukung dapat dipersiapkan, rapat melibatkan sejumlah instansi vertikal dan unsur dunia usaha.
Hadir dalam rapat tersebut Pj. Sekretaris Daerah, Asisten II dan Asisten III, Kepala Bea Cukai, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kuala Tanjung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, jajaran direksi Multimas, Direktur Utama PT Tantra Global Marine, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta para pelaku ekspor.
Turut hadir sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa persiapan ekspor membutuhkan kerja lintas sektor. Masing-masing instansi memiliki peran sesuai kewenangan dan kebutuhan dalam rantai kegiatan perdagangan.
Dari sisi pemerintah daerah, koordinasi diperlukan agar persoalan yang muncul di lapangan dapat dipetakan dan dicarikan jalan keluar bersama.
Target Akhir 2026
Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan kegiatan ekspor produk UMKM dan hasil pertanian daerah dapat direalisasikan pada akhir 2026.
Momentum Hari Jadi Kabupaten Batu Bara juga diharapkan dapat menjadi salah satu penanda dimulainya kegiatan tersebut.
Target tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat. Sebab, menuju kegiatan ekspor diperlukan penyelesaian berbagai kebutuhan pendukung serta kesiapan pelaku usaha dan produk yang akan dipasarkan.
Bupati Baharuddin bersama Wakil Bupati Syafrizal menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, pelaku usaha, dan organisasi dunia usaha.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus membangun sinergi untuk memastikan kebutuhan pendukung kegiatan ekspor dapat dipersiapkan dengan baik.
Jika target tersebut dapat direalisasikan, langkah itu bukan hanya menjadi sebuah kegiatan perdagangan baru bagi daerah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar produk masyarakat Batu Bara.
Pada akhirnya, keberhasilan agenda ekspor akan sangat ditentukan oleh kesinambungan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta lembaga terkait. Bagi UMKM dan sektor pertanian, akses menuju pasar internasional bukan hanya persoalan menjual produk ke luar negeri, tetapi juga bagaimana daerah mampu membangun rantai produksi dan perdagangan yang siap bersaing secara berkelanjutan.

