ASAHAN – Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asahan kembali digalakkan. Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kegiatan yang berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (8/5/2026), ini diselenggarakan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia.
Kegiatan penting ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi; Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T.; Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan; seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Asahan; Camat Kota Kisaran Timur beserta jajaran; para Lurah dan Kepala Lingkungan; serta perwakilan masyarakat dari berbagai unsur yang hadir dengan antusias.
Apresiasi Kinerja Aparat, Dorong Terus Perbaikan Pelayanan
Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan yang selama ini telah bekerja keras dan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menyadari bahwa pelayanan publik merupakan wajah dari pemerintahan, serta menjadi tolak ukur utama keberhasilan penyelenggaraan negara di tingkat daerah.
“Pelayanan publik adalah hak setiap warga negara, sekaligus menjadi kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh aparatur pemerintahan. Saya mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan sejauh ini, namun kita semua menyadari bahwa masih ada ruang untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Bupati Taufik Zainal Abidin.
Lebih lanjut ia berharap, seluruh petugas dan jajaran pemerintahan di setiap lini senantiasa meningkatkan kinerja, memperbaiki sikap, serta mempersingkat jalur pelayanan. “Kami ingin setiap warga masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan administrasi dapat merasakan suasana yang aman, nyaman, serta kemudahan dalam setiap proses yang dijalani. Jangan sampai ada warga yang merasa dipersulit, berbelit-belit, atau harus mengeluarkan biaya di luar ketentuan yang ada. Pelayanan yang baik adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir, peduli, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Predikat Baik Hasil Penilaian Ombudsman, Bukti Keberhasilan yang Harus Dipertahankan
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menyampaikan hasil penilaian resmi yang telah dilakukan lembaganya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah di Sumatera Utara. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Kabupaten Asahan berhasil meraih predikat Baik, sebuah capaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi kebanggaan bersama.
Penilaian tersebut tidak dilakukan sekadar berdasarkan laporan administrasi semata, melainkan melalui berbagai metode verifikasi yang mendalam, mulai dari survei langsung ke masyarakat, pengamatan di lokasi pelayanan, hingga kegiatan Ombudsman On The Spot yang dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari pimpinan daerah hingga petugas di tingkat terbawah. Namun kami juga ingin menegaskan bahwa predikat ini bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk melangkah ke tingkatan yang lebih baik lagi, bahkan menuju predikat yang tertinggi. Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, disempurnakan, dan ditingkatkan agar pelayanan di Asahan dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” jelas Herdensi.
Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk terus bekerja sama, di mana masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan kritik, saran, maupun laporan jika menemukan adanya penyimpangan atau pelayanan yang tidak sesuai harapan, sebagai bentuk pengawasan bersama.
Tekankan Pentingnya Transparansi, Digitalisasi, dan Penerapan Satu Data
Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dalam pemaparannya menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus memenuhi empat unsur utama, yaitu transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Di era perkembangan zaman yang semakin pesat, pelayanan juga tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional, melainkan harus segera beralih menuju sistem berbasis teknologi informasi dan digitalisasi.
Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan kesempatan besar untuk mempersingkat waktu, memangkas birokrasi yang tidak perlu, serta meminimalkan ruang terjadinya penyimpangan atau praktik tidak sehat dalam pelayanan.
Selain itu, ia juga sangat menekankan pentingnya penerapan sistem Satu Data di seluruh instansi pemerintahan. Sistem ini memungkinkan adanya keseragaman, keakuratan, dan keterhubungan data di antara berbagai lembaga, sehingga proses administrasi dapat berjalan jauh lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak membebani masyarakat dengan permintaan dokumen yang berulang-ulang dari instansi yang berbeda.
“Kita harus membiasakan diri, baik sebagai pimpinan maupun petugas, untuk mengelola dan memberikan pelayanan dengan sistem yang sudah modern. Kebiasaan baru harus kita bangun: mengandalkan data, bekerja dengan sistem, dan memanfaatkan teknologi. Dengan pelayanan berbasis digital serta penerapan Satu Data, maka segala urusan masyarakat akan semakin mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Inilah standar pelayanan masa kini yang harus kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Kehadiran perwakilan dari lembaga legislatif pusat ini juga menjadi bentuk dukungan sekaligus pengawasan agar setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik di daerah, serta memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
Langkah Bersama Wujudkan Pelayanan Terbaik
Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh semangat ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi semua pihak. Pemahaman yang semakin mendalam mengenai standar pelayanan, hak masyarakat, serta kewajiban aparatur, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, lembaga legislatif, serta seluruh elemen masyarakat.
Kedepannya, berbagai masukan dan hasil diskusi yang diperoleh dari kegiatan ini akan dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan langkah-langkah nyata oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Segala kendala yang ada akan dipecahkan, sedangkan hal-hal yang sudah baik akan terus dipertahankan dan dikembangkan.
“Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, adil, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kepercayaan yang diberikan rakyat adalah tanggung jawab besar yang harus kami emban dengan sebaik-baiknya,” ujar Bupati Taufik di akhir kegiatan.
Dengan semangat kerja sama dan kesadaran bersama, Kabupaten Asahan terus melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, di mana setiap warga dapat merasakan manfaat langsung dari penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
