Kisaran – Pemerintah Kabupaten Asahan dan DPRD telah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja mencapai Rp1.567.159.986.889,00. Pengesahan ini terjadi di tengah tantangan efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang mengakibatkan pengurangan anggaran sekitar Rp247 miliar bagi Kabupaten Asahan.selasa (26/11).
Dampak Pengurangan TKD
Pengurangan TKD ini berdampak signifikan pada penjadwalan ulang sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penataan ulang arah pembangunan agar pelayanan dasar dan publik tetap terjaga.
Pernyataan Bupati Asahan
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam penyampaian Pendapat Akhirnya, menjelaskan bahwa penyesuaian TKD adalah konsekuensi dari dinamika fiskal nasional dan global. Pemerintah daerah harus merespons dengan pengendalian belanja, efisiensi, dan penajaman program.
“Penyesuaian TKD adalah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Beberapa program prioritas, termasuk infrastruktur, terpaksa dijadwal ulang, namun prioritas layanan dasar dan pelayanan publik tetap kita jaga,” ujar Bupati Taufik Zainal Abidin.
Dukungan DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, MKM, menegaskan bahwa seluruh Fraksi DPRD memahami dampak pengurangan TKD dan sepakat dengan langkah penajaman prioritas.
“Pengurangan TKD sebesar lebih kurang Rp247 miliar tentu berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas, khususnya sektor infrastruktur. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat mengutamakan program yang menyangkut pelayanan dasar dan pelayanan publik agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang esensial,” kata H. Efi Irwansyah Pane.
Ia menambahkan bahwa seluruh fraksi mendukung penyempurnaan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan Asahan.
Proses Selanjutnya
R-APBD TA 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal ini, dengan harapan pembangunan Kabupaten Asahan tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Harapan ke Depan
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan Kabupaten Asahan dapat mengatasi tantangan fiskal ini dan tetap melanjutkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.(***)
