BATU BARA, SUMUT - Pemadaman listrik yang melanda Kabupaten Batu Bara pada Jumat malam (28/11/2025) tidak hanya melumpuhkan aktivitas di Kantor Bupati, tetapi juga mengungkap masalah serius terkait pengadaan genset yang sudah dua tahun belum berfungsi secara normal. Kejadian ini memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang merasa dirugikan dengan ketidakbecusan pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur.
Pemadaman yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIB ini menyebabkan seluruh area di sekitar Kantor Bupati gelap gulita. Seharusnya, genset yang telah diadakan sebagai sumber daya cadangan dapat berfungsi untuk mengatasi masalah ini. Namun, kenyataannya, genset tersebut tidak dapat diandalkan karena sudah dua tahun belum berfungsi secara normal.
"Ini sangat memalukan. Genset yang seharusnya menjadi solusi saat listrik padam, justru tidak berfungsi. Padahal, anggaran untuk pengadaan dan perawatannya tidak sedikit," ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Ketidakberfungsian genset ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses pengadaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat menduga, ada indikasi korupsi atau penyimpangan lainnya dalam pengadaan genset tersebut. Oleh karena itu, mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
Selain itu, pemadaman listrik ini juga menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemeliharaan infrastruktur listrik. Masyarakat menilai, jika pemeliharaan dilakukan secara berkala, kejadian seperti ini dapat dihindari.
Hingga berita ini diturunkan, petugas dari PLN masih berupaya melakukan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Batu Bara diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan daerah. Masyarakat juga menuntut agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ketidakberfungsian genset segera diproses hukum.
Pemadaman listrik ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola infrastruktur dan anggaran. Masyarakat berharap, kejadian ini menjadi titik awal perubahan yang lebih baik, demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
(Khang's)
