Desa Mekar Baru Gagas RKPDes 2026: Transformasi Desa Melalui Infrastruktur, Pemberdayaan, dan Tata Kelola Partisipatif

Desa Mekar Baru Gagas RKPDes 2026: Transformasi Desa Melalui Infrastruktur, Pemberdayaan, dan Tata Kelola Partisipatif.

Batu Bara – Desa Mekar Baru, sebuah komunitas dinamis di Kecamatan Sei Balai, menggelar Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2026, sebuah forum krusial yang menandai babak baru dalam perencanaan pembangunan desa. Acara yang berlangsung pada Senin, 20 Oktober 2025 ini, bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah lokakarya kolaboratif yang merangkul aspirasi warga untuk merancang masa depan desa yang lebih sejahtera dan mandiri.

Musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci yang berperan dalam tata kelola desa. Ketua BPD Tumpak Panjaitan, Ketua LPN Senen, Kepala Desa Mekar Baru, Bimbang Seheranto, memimpin jalannya diskusi, didampingi oleh Muhammad Yusuf Silaen (Pendamping Desa), Aziz Rahmadani (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat), dan Arieni Nanda Putri Sitorus (Pendamping Lokal Desa). Kehadiran para ahli ini memastikan bahwa setiap aspek perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data, analisis, dan praktik terbaik dalam pengembangan masyarakat.

Fokus utama dari RKPDes 2026 adalah merumuskan strategi pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi. Rencana ini mencakup empat pilar utama: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Peningkatan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan, dan Pembinaan Masyarakat yang Inklusif.

 

Musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci yang berperan dalam tata kelola desa. Ketua BPD Tumpak Panjaitan, Ketua LPN Senen, Kepala Desa Mekar Baru, Bimbang Seheranto, memimpin jalannya diskusi, didampingi oleh Muhammad Yusuf Silaen (Pendamping Desa), Aziz Rahmadani (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat), dan Arieni Nanda Putri Sitorus (Pendamping Lokal Desa).

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif:

Prioritas utama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Pelatihan dan workshop akan diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Selain itu, sistem digitalisasi akan diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Peningkatan Infrastruktur Desa:

Pembangunan dan perbaikan jalan desa menjadi fokus utama. Aksesibilitas yang lebih baik akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa, mempermudah distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan mobilitas penduduk. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan:

Program pemberdayaan ekonomi akan difokuskan pada pengembangan usaha mikro dan kecil (UMKM). Pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan bisnis akan diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan pemuda juga akan digalakkan untuk menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing.

Pembinaan Masyarakat yang Inklusif:

Program pembinaan masyarakat akan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya. Beasiswa akan diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Layanan kesehatan dasar akan ditingkatkan melalui peningkatan fasilitas puskesmas desa dan pelatihan kader kesehatan. Kegiatan seni budaya akan didukung untuk melestarikan warisan lokal dan mempererat tali persaudaraan antar warga."

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat kami harapkan," ujarnya.

Salah satu aspek yang paling menonjol dari musyawarah ini adalah keterlibatan aktif masyarakat. Warga desa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. Forum diskusi yang terbuka dan inklusif memungkinkan setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil dari musyawarah ini akan menjadi landasan bagi penyusunan RKPDes Desa Mekar Baru untuk TA 2026. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, diharapkan RKPDes ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan visi Desa Mekar Baru sebagai desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

(Usuf)