Pemerintah Batu Bara Dinilai Tidak Berpihak pada UMKM dan Pedagang Kecil

Foto : Bambang Irawan, Kritik Pemerintah Batu Bara Dinilai Tidak Berpihak pada UMKM dan Pedagang Kecil.

Batu Bara - Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali disorot karena dinilai tidak berpihak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pedagang kecil. Kritik tersebut datang dari Tokoh Pemuda Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Bambang Irawan, yang menilai pemerintah daerah terlalu mudah memberikan izin operasional kepada ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga masuk ke desa-desa.

Kritik terhadap Pemerintah

Bambang mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah mengeluarkan izin usaha kepada beberapa jaringan ritel besar tanpa melalui kajian yang mendalam terhadap dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil di desa. "Pemerintah tidak pernah benar-benar mengkaji dampak masuknya ritel besar terhadap UMKM yang ada. Padahal pelaku usaha kecil belum mampu bersaing dengan pemodal besar. Ini sangat merugikan masyarakat," ujar Bambang. Kepada awak media pada Rabu (30/7/2025).

Ketidakberpihakan terhadap Ekonomi Kerakyatan

Bambang menegaskan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. "Saya lihat langsung, di beberapa desa kini sudah mulai berdiri Indomaret dan Alfamart. Ini bukti nyata bahwa pemerintah lebih berpihak pada pemodal besar ketimbang membina UMKM lokal," tambahnya.

Desakan untuk Menghentikan Pemberian Izin

Bambang Irawan pun mendesak Bupati Batu Bara agar menghentikan sementara pemberian izin usaha kepada pelaku usaha besar, setidaknya sampai ada jaminan perlindungan dan pemberdayaan yang jelas terhadap UMKM. "Kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat kecil, maka hentikan dulu izin-izin seperti ini. Fokus dulu bantu dan kuatkan UMKM lokal, baru bicara investasi besar," pungkasnya.

Harapan untuk Pemerintah

Pernyataan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi berbasis modal besar, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberian izin usaha ritel modern dan mengedepankan prinsip keadilan dalam persaingan usaha.