BADAR.CO.ID

Gubernur Sumut Bobby Nasution: 5 OPD di Sumut Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi


Jakarta, Badar.co.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan bahwa ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumut yang tengah diperiksa terkait dugaan kasus korupsi. Hal ini disampaikan Bobby saat memenuhi undangan diskusi di KPK terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.28 April 2025.

Bobby mengaku berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih di Sumut. "Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya," kata Bobby.

Bobby meminta KPK memperkuat kehadirannya di wilayah pemerintah daerah Sumut. Menurut Bobby, kehadiran KPK bisa memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. "Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih," katanya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, memaparkan potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Titik korupsi itu mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit.

KPK mendorong Pemda dan DPRD bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran. "Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat," pungkas Agung.

Pernyataan Bobby Nasution tentang 5 OPD di Sumut yang diperiksa terkait dugaan korupsi menunjukkan komitmen pemerintah Sumut dalam memberantas korupsi. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di Sumut.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama