.jpg)
KEJARI BATU BARA TETAPKAN MANTAN KADIS PERKIM LH DAN BENDAHARA SEBAGAI TERSANGKA, KERUGIAN NEGARA CAPAI Rp2,33 MILIAR
BATU BARA – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 memasuki babak baru.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni LA, selaku Kepala Dinas Perkim LH Tahun 2024 yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan IS, selaku Bendahara Pengeluaran.
Penetapan tersangka diumumkan pada Rabu (11/11/2026) melalui siaran pers Kejari Batu Bara Nomor: 11/PENKUM/11/2026. Pengumuman disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Oppon B. Siregar, S.H., M.H., bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Yosep Antonius Manis, S.H., M.H.
Dalam keterangan resminya, Kejari Batu Bara menjelaskan bahwa penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dan memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Penyidikan perkara tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor: PRINT-11/L.2.32/Fd.2/10/2025 tertanggal 22 Oktober 2025.
REALISASI ANGGARAN Rp17,39 MILIAR MENJADI SOROTAN
Perkara ini berkaitan dengan realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perkim LH Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.397.742.631.
Dari total realisasi anggaran tersebut, penyidik menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan, berupa bon atau faktur yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa pada sejumlah penyedia.
Nilai dokumen pertanggungjawaban yang dipersoalkan mencapai Rp2.335.639.524.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara Nomor: 700.1.2.2/180/INSP tertanggal 2 September 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp2.335.639.524.
Dengan demikian, nilai kerugian yang ditemukan dalam audit tersebut setara dengan sekitar 13,43 persen dari total realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang disebutkan dalam siaran pers.
Angka ini menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan perkara, mengingat pengelolaan anggaran pemerintah daerah seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.
TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
Penetapan tersangka terhadap seorang kepala dinas yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran menghadirkan perhatian terhadap mekanisme pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah.
Dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah, Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda.
Pengguna Anggaran memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban uang yang dikelolanya.
Karena itu, perkara ini tidak hanya menyangkut besarnya nilai anggaran, tetapi juga pentingnya memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar didukung dokumen yang sah, transaksi yang nyata, serta bukti pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.
Namun, sejauh mana peran masing-masing tersangka, bagaimana proses dugaan pemalsuan dokumen dilakukan, serta siapa saja pihak lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam proses hukum.
AUDIT INSPEKTORAT MENJADI BAGIAN PENTING PENYIDIKAN
Penggunaan hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan daerah juga menjadi aspek penting dalam perkara ini.
Audit tersebut mencatat kerugian sebesar Rp2,335 miliar. Selanjutnya, proses pembuktian di persidangan akan menjadi ruang untuk menguji alat bukti, hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan kerugian negara, serta pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.
Publik juga berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban berjalan pada saat anggaran tersebut direalisasikan.
Apakah seluruh dokumen telah melalui pemeriksaan berjenjang? Bagaimana mekanisme verifikasi terhadap bon dan faktur dari penyedia? Serta bagaimana pengendalian internal perangkat daerah memastikan bahwa belanja yang dipertanggungjawabkan benar-benar sesuai dengan transaksi yang terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari kepentingan publik untuk memahami persoalan tata kelola anggaran, tanpa mendahului kesimpulan hukum terhadap pihak-pihak yang sedang menjalani proses penyidikan.
PROSES HUKUM HARUS TERBUKA DAN MENJUNJUNG ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah, kedua tersangka tetap harus diperlakukan sebagai pihak yang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proses penanganan perkara ini diharapkan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk memberikan ruang bagi para tersangka untuk menggunakan hak-hak hukumnya.
Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Batu Bara berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran daerah, terutama ketika hasil audit investigasi telah mengungkap dugaan kerugian keuangan daerah dalam jumlah miliaran rupiah.
Penegakan hukum dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai penetapan dua orang sebagai tersangka, melainkan juga mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban keuangan daerah dijalankan, bagaimana dugaan penyimpangan dapat terjadi, dan bagaimana kerugian keuangan daerah dapat dipulihkan sesuai ketentuan hukum.
Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan penyidikan Kejari Batu Bara untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban hukum atas dugaan kerugian keuangan daerah sebesar Rp2,33 miliar tersebut.
Sumber: Siaran Pers Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor: 11/PENKUM/11/2026, 11 November 2026.
