PKB Batu Bara Dorong Perda Pesantren, NU dan Banom NU Siap Kawal hingga Terwujud
BATU BARA — Upaya memperkuat eksistensi dan kemandirian pondok pesantren di Kabupaten Batu Bara mulai mendapatkan dorongan politik dan sosial melalui inisiatif pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Batu Bara menyatakan komitmennya mendorong regulasi tersebut melalui Diskusi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Aula Kantor DPC PKB Batu Bara, Lima Puluh, Senin (9/11/2026).
Kegiatan bertema “Memperkuat Eksistensi dan Kemandirian Pesantren” itu melibatkan pengurus DPC NU Batu Bara, badan otonom NU, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.
Ketua DPC PKB Batu Bara, Mustafa Kamal Rata, menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian penting dari pembangunan karakter dan moral masyarakat.
Menurutnya, keberadaan UU Pesantren perlu ditindaklanjuti melalui regulasi daerah agar dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam dapat dilaksanakan secara lebih konkret.
“PKB Batu Bara sangat mendukung dan mendorong agar Perda Pesantren bisa hadir di tanah bertuah ini, sehingga pesantren-pesantren di Batu Bara benar-benar eksis dan mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara dari Fraksi PKB, Sarianto Damanik, menyatakan kesiapan untuk mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Ia juga menekankan pentingnya masukan dari pengasuh pondok pesantren dan masyarakat dalam penyusunan naskah akademik.
Dukungan turut disampaikan Sekretaris DPC NU Batu Bara, Iskandar, dan Ketua Forum Pemuda Gemkara, Ismail, SH. Keduanya menyatakan kesiapan terlibat dalam pengawalan pembentukan regulasi.
Aspirasi yang mengemuka dalam diskusi tersebut menekankan agar Perda Pesantren nantinya tidak hanya memberikan manfaat bagi lembaga besar, tetapi juga pesantren kecil di wilayah pelosok.
Pembentukan Perda Pesantren kini menjadi aspirasi bersama yang membutuhkan tindak lanjut melalui mekanisme legislasi dan keterlibatan pemerintah daerah.
