Herman Budi Prasetya Manurung Desak Penanganan Kasus Kades Sumber Tani Sesuai Hukum
BATU BARA – Tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara, Herman Budi Prasetya Manurung, mendesak aparat penegak hukum (APH) agar menangani kasus yang melibatkan Kepala Desa Sumber Tani, Sudirman, secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Herman menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jabatan maupun status sosial. Menurutnya, kedudukan sebagai kepala desa tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan kepada aparat penegak hukum agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan Sudirman berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
“Saya menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi semua warga negara. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membedakan jabatan atau kedudukan,” tegas Herman.
Desak Proses Hukum Berjalan Profesional
Herman meminta aparat penegak hukum untuk mengusut perkara tersebut secara objektif dan menyeluruh. Ia menilai, penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik perlu dilakukan secara profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Menurutnya, apabila terdapat bukti yang cukup dan persyaratan hukum terpenuhi, aparat harus mengambil tindakan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku, termasuk mempertimbangkan penahanan apabila memenuhi syarat hukum.
Ia juga menekankan bahwa tindakan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata tekanan publik atau status seseorang.
“Jangan sampai masyarakat menilai penegakan hukum berbeda antara pejabat dan warga biasa. Kami meminta agar perkara ini ditangani secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Empat Tuntutan Herman kepada Aparat Penegak Hukum
Dalam pernyataannya, Herman menyampaikan empat tuntutan terkait penanganan perkara yang melibatkan Kepala Desa Sumber Tani, Sudirman.
Penahanan sesuai prosedur hukum
Herman meminta aparat mempertimbangkan penahanan apabila persyaratan hukum terpenuhi. Keputusan tersebut, menurutnya, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta perkara, bukan pada kedudukan atau jabatan seseorang.
Proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan
Ia mendesak agar setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti yang sah, dengan tetap menghormati hak-hak pihak yang diperiksa.
3. Tidak memberikan perlakuan istimewa
Herman menegaskan bahwa jabatan kepala desa tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum. Setiap keputusan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan diterapkan secara adil.
4. Transparansi informasi kepada masyarakat
Ia meminta aparat penegak hukum memberikan informasi mengenai perkembangan perkara sesuai kewenangan, dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, kerahasiaan penyidikan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Soroti Tanggung Jawab Moral Kepala Desa
Selain persoalan hukum, Herman turut menyoroti pentingnya tanggung jawab moral seorang kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa sekaligus figur yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, pejabat publik harus menjaga integritas dan memberikan teladan yang baik. Apabila dugaan pelanggaran hukum terbukti melalui proses yang sah, konsekuensi hukum maupun administratif harus diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.
Namun, ia menegaskan bahwa penentuan kesalahan dan sanksi terhadap seseorang merupakan kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan proses hukum, bukan penilaian sepihak.
“Hukum tidak boleh dibedakan berdasarkan jabatan. Apabila seseorang terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah, konsekuensinya harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip keadilan harus menjadi pegangan bersama,” tegas Herman.
Minta Aparat Memberikan Kejelasan
Menutup pernyataannya, Herman meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara tersebut agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak bersandar pada kabar yang belum terverifikasi.
Ia berharap penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan sesuai batas kewenangan aparat, sehingga proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
