 |
| Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan pembekalan kepada peserta KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut. |
MEDAN – BADAR.CO.ID – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa mitigasi bencana alam, khususnya ancaman gempa Megathrust, merupakan langkah antisipatif yang tidak boleh ditunda. Upaya ini dinilai krusial untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keamanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pendidikan Reguler LV Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) Tahun Ajaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6/2026).
Memahami Karakteristik Bahaya Megathrust
Gubernur menjelaskan bahwa bencana Megathrust bukan sekadar ancaman biasa, melainkan peristiwa alam yang memiliki dampak sangat luas dan dahsyat. Menurutnya, bencana ini tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengganggu pelayanan publik, hingga memicu ketidakstabilan sosial dan keamanan di wilayah yang terkena dampak.
Secara geologis, zona Megathrust terbentuk dari pertemuan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng samudera dan lempeng benua. Proses pertemuan ini menimbulkan gerakan saling menekan atau yang disebut subduksi, yang dapat menumpuk energi dalam jumlah sangat besar. Ketika energi tersebut terlepas, akan memicu gempa bumi berkekuatan ekstrem.
“Megathrust memiliki ciri khas: magnitudo yang sangat besar, terjadi di zona subduksi, memiliki patahan yang dangkal namun sangat luas, dan berpotensi memicu tsunami raksasa. Contoh nyatanya adalah gempa bumi dahsyat di Aceh pada tahun 2004 yang memicu tsunami di Samudera Hindia dan menelan jutaan korban,” ungkap Bobby.
Ia mengingatkan bahwa wilayah Mentawai dan pesisir pantai barat Sumatera termasuk dalam kawasan yang memiliki potensi ancaman Megathrust. Oleh karena itu, seluruh peringatan dini dan informasi terkait potensi bencana ini tidak boleh dianggap remeh, baik oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Strategi Mitigasi Terpadu Pemprov Sumut
Untuk menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun strategi mitigasi yang komprehensif dan menyeluruh. Pendekatan yang diterapkan meliputi aspek struktural, non-struktural, sosial budaya, hingga penguatan keharmonisan antarumat beragama, terutama dalam skema penanganan pengungsian.
“Kami tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menggali dan mengedepankan kearifan lokal serta nilai-nilai kebhinekaan Nusantara sebagai pondasi ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana,” jelas Gubernur.
Lebih rinci, upaya yang terus diperkuat meliputi:
✅ Penguatan kebijakan dan tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi.
✅ Pembangunan infrastruktur tahan bencana di wilayah-wilayah rawan.
✅ Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pengetahuan masyarakat melalui edukasi rutin.
✅ Penguatan kolaborasi antar instansi, TNI, Polri, swasta, dan elemen masyarakat.
✅ Pemanfaatan inovasi dan teknologi modern untuk sistem peringatan dini yang akurat dan cepat.
Pembelajaran dari Bencana Hidrometeorologi 2025
Gubernur juga mengambil pembelajaran berharga dari peristiwa bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara pada November 2025 silam. Ia menegaskan bahwa dampak buruk bencana tersebut dapat diredam berkat kerja sama yang solid dan sinergi seluruh pihak terkait.
Data yang disampaikan menunjukkan skala dampak yang cukup besar:
- 1.803.715 jiwa terdampak
- 11.209 orang harus mengungsi
- 375 orang meninggal dunia
- 5 orang luka-luka
- 41 orang dinyatakan hilang
Sebagai bentuk komitmen kuat untuk pemulihan pascabencana, Pemerintah Provinsi Sumut telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), disiapkan dana sebesar Rp23,33 triliun untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode 2026–2028. Selain itu, terdapat tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.
Bekali Calon Pemimpin TNI Wawasan Kebencanaan
Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI, Teguh Puji Raharjo, menyampaikan bahwa kegiatan KKDN ini diikuti oleh 60 peserta yang merupakan calon-calon pemimpin TNI masa depan. Program ini dirancang khusus untuk membekali mereka dengan wawasan strategis, pengalaman langsung di lapangan, serta kemampuan menganalisis kondisi wilayah pertahanan secara nyata.
“Materi mitigasi ancaman dan bencana ini menjadi bagian penting dalam kurikulum. Tujuannya agar para peserta memiliki kemampuan mendeteksi, menganalisis, dan merencanakan langkah mitigasi yang tepat terhadap berbagai potensi ancaman yang ada di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara,” tegasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara serta jajaran perwira tinggi dan menengah TNI.
Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan TNI, sehingga ketika terjadi situasi darurat, keduanya dapat bergerak selaras, cepat, dan tepat guna melindungi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (Sf)
