 |
| Serukan 8 Tuntutan Nyata, Minta Reformasi Total Lapas Kelas II A Labuhan Ruku. |
BATU BARA – BADAR.CO.ID – Guyuran hujan deras yang turun tanpa henti sejak pagi Senin, 15 Juni 2026 tidak mampu memadamkan semangat dan tekad puluhan elemen masyarakat, aktivis, praktisi hukum, serta warga yang tergabung dalam gerakan “Batu Bara Bergerak”. Dengan pakaian yang basah kuyup dan tubuh yang menggigil kedinginan, mereka tetap berdiri tegak di depan gerbang utama Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan yang dinilai telah menyimpang dari tujuan aslinya.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dan damai. Peserta membawa spanduk bertuliskan seruan perubahan, pengeras suara, serta dokumen resmi berisi pernyataan sikap dan delapan poin tuntutan yang telah disusun berdasarkan pengaduan warga, pengamatan lapangan, serta fakta yang berkembang di masyarakat. Dokumen ini disampaikan secara terbuka kepada pengelola lapas, aparat kepolisian, dan perwakilan pemerintah daerah yang hadir untuk mengawasi jalannya kegiatan.
Delapan Poin Tuntutan Resmi “Batu Bara Bergerak”
Dalam naskah pernyataan sikap yang dibacakan secara lantang dan diserahkan langsung, gerakan ini mengajukan 8 butir tuntutan yang menjadi dasar perjuangan:
1. Membentuk tim investigasi independen yang bebas dari intervensi pihak mana pun untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan peredaran dan peredaran gelap narkotika yang diduga berlangsung di lingkungan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku.
2. Menghentikan secara tegas peredaran dan penggunaan telepon genggam secara ilegal oleh warga binaan, yang selama ini disinyalir menjadi sarana komunikasi dan transaksi di luar pengawasan resmi lembaga.
3. Menghapus seluruh bentuk pungutan liar dan biaya tambahan yang tidak jelas aturannya, baik yang dibebankan kepada warga binaan maupun keluarga yang menjenguk, sehingga pelayanan menjadi adil dan manusiawi.
4. Memperbaiki sistem pengawasan dan keamanan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan ketat saat akses masuk, pengawasan ruang hunian, hingga penjagaan di titik-titik rawan untuk mencegah masuknya barang terlarang.
5. Membuka akses informasi secara transparan kepada publik terkait kondisi fasilitas, kebijakan pengelolaan, serta pengelolaan keuangan agar dapat diawasi bersama sesuai prinsip keterbukaan.
6. Melakukan evaluasi kinerja dan tindakan tegas terhadap seluruh jajaran petugas dan pimpinan; bagi yang terbukti terlibat dalam pelanggaran atau membiarkan penyimpangan, harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
7. Meningkatkan kualitas makanan dan fasilitas hunian agar memenuhi standar nasional pemasyarakatan, layak dikonsumsi, dan tidak menjadi beban biaya tambahan bagi keluarga warga binaan.
8. Meminta pertanggungjawaban pimpinan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku untuk mengundurkan diri atau diberhentikan, dengan alasan dinilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta tidak mampu memulihkan kepercayaan publik yang telah rusak parah.
Suara di Tengah Guyuran Hujan: “Keadilan Lebih Penting dari Cuaca”
Koordinator aksi, Romaduli Damanik, menyampaikan dengan suara tegas meski sesekali tertutup gemuruh hujan dan angin. Baginya, kondisi cuaca yang buruk justru menjadi bukti nyata kesungguhan gerakan ini, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Hujan boleh turun deras, tapi semangat kami tidak boleh surut. Masalah di lapas ini bukan hal baru; sudah lama dikeluhkan warga, terlebih setelah terjadinya kasus kematian mendadak salah satu warga binaan yang menyisakan banyak tanya. Kami datang bukan untuk menimbulkan keributan, melainkan meminta keadilan dan perbaikan agar lembaga pemasyarakatan kembali berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan sarana praktik ilegal,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan bukan tanpa dasar. Berbagai pengaduan keluarga tahanan, laporan warga, serta dugaan adanya praktik pungutan liar dan peredaran barang terlarang menjadi alasan kuat mengapa perubahan total sangat dibutuhkan.
“Kami ingin lapas yang bersih, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bukan tempat di mana hukum bisa dibeli, dan nasib warga binaan ditentukan oleh besaran uang yang dikeluarkan,” tambahnya.
Tanggapan Pihak Terkait dan Prinsip Berimbang
Perwakilan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku menerima dokumen pernyataan sikap secara resmi di hadapan saksi. Dalam tanggapan singkat, pihak pengelola menyatakan akan segera menyampaikan seluruh isi tuntutan kepada pimpinan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan instansi berwenang lainnya, serta berjanji menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, jajaran Polres Batu Bara yang hadir mengamankan lokasi menegaskan akan memantau proses selanjutnya serta memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas dan sekitarnya.
Ketua Umum Korpus API Sumut, Syahnan Afriansyah, yang turut hadir menyampaikan orasi dan mengingatkan bahwa gerakan ini akan terus mengawal setiap langkah penyelesaiannya.
“Kami memberi ruang dan waktu bagi pihak berwenang untuk bekerja. Namun, jika dalam jangka waktu yang wajar tidak ada langkah nyata dan jawaban yang memuaskan, gerakan ini akan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Kepercayaan publik tidak bisa dibeli, hanya bisa dipulihkan dengan tindakan yang jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebagai prinsip pemberitaan yang berimbang, redaksi Badar.co.id membuka ruang seluas-luasnya bagi pimpinan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan pihak-pihak yang disebutkan dalam tuntutan untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penutup: Mengawal Perubahan Menuju Lapas yang Lebih Baik
Setelah berlangsung selama kurang lebih satu jam di tengah guyuran hujan, aksi ditutup secara damai dan tertib. Para peserta membubarkan diri dengan tertib, membawa harapan agar suara mereka didengar dan ditindaklanjuti secara serius.
Gerakan “Batu Bara Bergerak” menegaskan bahwa tujuan akhirnya bukan semata-mata mengganti pejabat, melainkan mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang bersih, transparan, profesional, dan manusiawi. Mereka percaya bahwa lapas yang baik adalah cerminan dari penegakan hukum yang adil, serta menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat, dan seluruh elemen masyarakat.
(Khang's)
