 |
| Sinergi Demokrasi Di Batubara: Acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bahas 3 Prioritas Krusial, DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu yang Lebih Adil. |
Batubara – Aula Singapore Land Batubara terisi padat oleh tamu undangan yang datang dari berbagai latar belakang hari ini. Acara penguatan kelembagaan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Batubara – yang merupakan kegiatan kedua kalinya – tidak hanya sekadar rapat, melainkan ajang strategis untuk menyiasati tantangan demokrasi, menyepakatan tiga poin krusial, dan merumuskan langkah-langkah konkret memperkuat sistem pengawasan yang transparan. Yang paling dinantisikan, perwakilan DPR RI membawakan harapan tentang revisi Undang-Undang Pemilu yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk pemilu yang lebih bersih dan inklusif. Senin, 22 Desember 2025.
PEMBUKAAN OLEH BAWASLU SUMUT: "KITA SEMUA ADALAH PENJAGA DEMOKRASI"
Pembukaan acara dilakukan dengan semangat yang tinggi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Suhandi Sukanda, yang memulai dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan semua pihak dalam suasana kebersamaan. "Tugas kita tidak hanya pada saat pemilu tiba – kita semua adalah penjaga demokrasi sepanjang waktu, yang harus menyampaikan informasi benar dan akurat kepada masyarakat," tegasnya dengan nada yang meyakinkan.
Suhandi kemudian mengungkapkan rencana penting terkait kodifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dijadwalkan dimulai pada triwulan pertama 2026. "Kodifikasi ini bukan hanya soal mengatur aturan – ini adalah upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu. Bawaslu akan tetap berada di garis depan untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai harapan," jelasnya. Dia menyampaikan salam hormat khusus kepada Bapak Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (Anggota Komisi II DPR RI) yang hadir, serta mengucapkan terima kasih kepada undangan tanpa hadir seperti ketua FKUB dan ketua JADI yang telah mengirimkan pesan dukungan yang hangat.
SAMBUTAN KETUA PANITIA: "KEBERADAAN SEMUA PIHAK ADALAH KUNCI SUKSES"
Ayub Syaputra selaku ketua panitia menyampaikan salam kepada setiap tamu yang hadir, antara lain: Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara Suhandi Sukanda, Ketua Bawaslu Batubara Amin.lbs beserta seluruh jajarannya (dan komisioner lainnya), Ketua KPU Batubara Erwin, S.Sos. yang membawa timnya, Bapak Bob Andika Mamana Sitepu, S.H., Syafrida selaku Staff Khusus KPU RI yang datang jauh dari Jakarta, Rizki sebagai perwakilan Kejari Batubara, perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat, dan awak media yang siap meliput setiap momen penting acara.
Secara khusus, Ayub menyebutkan nama-nama undangan yang hadir memberikan kontribusi melalui masukan tertulis: ketua FKUB (yang menjadi tulang punggung kerukunan umat), ketua JADI (jembatan demokrasi antar masyarakat), ketua BEM STIT Batubara (representasi pemuda pelajar), ketua IMM Batubara, ketua KIPP Batubara (perlindungan perempuan dan kelompok rentan), ketua KAHMI Batubara, Pak GMNI Batubara, ketua Tunas Muda Gemkara, ketua Pujakesuma (pemuda untuk persatuan bangsa), dan ketua Ikatan Warga Silima Batubara dan para insan press "Kebersamaan dan dukungan mereka, sangat berarti. Semua masukan mereka akan menjadi bagian dari diskusi kita hari ini," ungkap Ayub dengan rasa hormat.
Dia menjelaskan bahwa acara ini berdasar pada landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. "Kita memiliki komitmen tegas untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil – sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang kita junjung tinggi," tegasnya. Ayub juga mengucapkan terima kasih khusus kepada Syafrida yang berbagi wawasan dari tingkat pusat, serta awak media yang berperan penting menyebarkan informasi acara ke seluruh masyarakat Batubara.
PAPARAN DPR RI: "REVISI UU PEMILU HARUS JAWAB TANTANGAN MASA KINI"
Pada sesi yang paling dinantikan, perwakilan DPR RI naik ke panggung untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas pada pembahasan kopi kedua bulan November yang lalu. Dia menyampaikan salam kepada semua hadir, awak media, dan undangan tanpa hadir yang telah memberikan masukan.
"Saya tidak datang hanya untuk berbicara – saya datang untuk mendengar. Revisi UU Pemilu harus menjadi jawaban terhadap tantangan demokrasi yang kita hadapi hari ini, dan itu membutuhkan pendapat dari semua pihak," ujarnya dengan nada yang terbuka. Salah satu poin terpenting yang diangkat adalah pembuatan lembaga baru yang khusus untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih bersih. "Kita membutuhkan lembaga yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk memastikan pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat – yang bisa menjabarkan program kerja dengan jelas dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh di lapangan," jelasnya.
Dia juga secara jujur menyoroti masalah ketimpangan yang masih terjadi di lingkup KPU, dan mengajak Erwin, S.Sos. serta Syafrida untuk bersama-sama mencari solusi. "Kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa di beberapa daerah, KPU masih menghadapi masalah penganggaran dan wewenang yang tidak seimbang. Ini menjadi hambatan untuk mewujudkan pemilu yang adil. Bersama-sama, kita harus menyusun aturan yang lebih adil dan seimbang," katanya.
Selain itu, perwakilan DPR RI menekankan pentingnya kemandirian lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu. "Lembaga pemilu harus bebas dari campur tangan apa pun – baik dari pemerintah, partai politik, maupun pihak lain. Hanya dengan kemandirian yang kuat, lembaga ini bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat," tegasnya. Dia juga menyebutkan kasus pelanggaran etika yang terjadi di Kalimantan beberapa bulan lalu, dan mengajak Rizki dari Kejari untuk lebih aktif dalam menindak pelanggaran semacam itu. "Kejari memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan. Kita tidak boleh biarkan kasus seperti itu terulang lagi di Batubara," ujarnya.
"Kita perlu membuat semua elemen pemilu – mulai dari penyelenggaraan hingga pengawasan – terintegrasi dan mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk komunitas mahasiswa seperti IMM, KAHMI, dan BEM yang menjadi harapan masa depan," tambahnya.
LAPORAN KETUA BAWASLU BATUBARA: "PROGRES NYATA DAN RENCANA KEDEPAN"
Setelah paparan dari DPR RI, Ketua Bawaslu Batubara Amin.lbs naik ke panggung untuk menyampaikan laporan hasil acara penguatan kelembagaan yang pertama kali diadakan kemarin. Dia mengungkapkan bahwa dari pertemuan sebelumnya telah terkumpul berbagai masukan yang sangat berharga, termasuk dari undangan tanpa hadir seperti ketua KIPP, GMNI, dan Tunas Muda Gemkara.
"Ada beberapa usulan yang sangat menarik yang akan kita tindaklanjuti, antara lain usulan agar pemerintah menyamakan jumlah kabupaten di daerah tertentu menjadi lima untuk mempermudah pengawasan, mempercepat proses pengawasan terhadap aktivitas politik agar tidak ada pelanggaran, dan menyamakan tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu di seluruh daerah agar lebih adil," kata Amin dengan senyum puas.
Dia juga memberitahukan perkembangan penting yang sangat dinanti: penambahan staf Bawaslu Kabupaten Batubara. "Berita baiknya, kita telah mendapatkan izin resmi dari pihak terkait untuk menambah dua staf. Seluruh proses administrasi sudah selesai, dan sekarang kita hanya menunggu persetujuan akhir. agar kedua staf itu bisa menjadi staf organik langsung. Hal ini akan sangat membantu kita dalam menjalankan tugas dan wewenang secara lebih efektif dan efisien," ungkap Amin.
Dia juga menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batubara telah memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga, antara lain lembaga APH, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat seperti Pujakesuma dan Ikatan Warga Silima, serta dengan Kejari Batubara melalui perwakilan Rizki. "Kerjasama ini adalah kunci untuk membangun sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi," jelasnya. Amin juga mengabarkan bahwa Bapak Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. telah tiba dengan selamat dan bergabung dalam acara, serta mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah aktif meliput setiap detail acara.
SAMBUTAN PERWAKILAN DPRD BATUBARA: "DPRD SEBAGAI PENDUKUNG KELEMBAGAAN"
Perwakilan Ketua DPRD Batubara Andriansyah, S.H. mengambil alih panggung untuk menyampaikan posisi lembaga perwakilan rakyat terhadap acara ini. Dia menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Batubara menyambut baik dan memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan.
"Sinergi antara Bawaslu, DPRD, pemerintah daerah, KPU, Kejari, dan seluruh elemen masyarakat – termasuk yang tidak hadir tetap memberikan dukungan – adalah kunci utama dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang kuat, transparan, dan dipercaya oleh semua orang," katanya. Andriansyah menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung penguatan lembaga pemilu melalui fungsi penyelenggaraan dan pengawasan yang dimilikinya. "Kita berharap acara ini dapat meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama untuk menjaga kualitas demokrasi di Batubara – bukan hanya pada masa pemilu, tetapi dalam kehidupan demokrasi sehari-hari yang berkelanjutan," tambahnya.
SESI DISKUSI: TIGA PRIORITAS KRUSIAL UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF
Pada sesi inti acara, hadirin sepakat untuk membahas dan memutuskan tiga pokok kesepakatan bersama yang menjadi prioritas krusial:
1. Rangkaian tentang "spam" informasi: Pengendalian informasi yang tidak relevan, salah, atau menyesatkan dalam konteks demokrasi dan pemilu. Diskusi ini sangat dipengaruhi oleh masukan awak media yang paham akan dinamika penyebaran informasi di era digital. Hadirin sepakat untuk membuat pedoman jelas tentang pengelolaan informasi agar masyarakat tidak tertipu oleh berita hoaks atau informasi yang menyesatkan.
2. Persoalan tentang desa: Peran desa dalam proses demokrasi dan pemilu, serta upaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Topik ini menjadi perhatian khusus dari komunitas seperti Pujakesuma dan Tunas Muda Gemkara, yang menyarankan agar ada program pendidikkan demokrasi yang disesuaikan untuk masyarakat desa agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam pemilu.
3. Kebijakan terkait disabilitas: Upaya memastikan akses dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas dalam semua tahapan pemilu. Diskusi ini banyak merujuk pada masukan dari KPU RI melalui Syafrida dan masukan tertulis dari ketua KIPP, yang menyarankan agar tempat pemungutan suara disesuaikan dan ada tenaga pendamping yang siap membantu penyandang disabilitas.
Diskusi antar sesama sangat aktif dan penuh wawasan, diisi oleh Syafrida (KPU RI), Rizki (Kejari Batubara), dan Bapak Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (DPR RI). Semua peserta memberikan pandangan konstruktif, termasuk merujuk pada saran dari undangan yang telah dikumpulkan panitia.
PENUTUPAN: HARAPAN BESAR BAGI DEMOKRASI BATUBARA YANG LEBIH KUAT
Pada penutupan acara, Suhandi Sukanda dari Bawaslu Sumut berbagi pengalaman pribadinya saat melakukan perjalanan dari Jakarta ke Medan semalam, di mana dia tiba di rumah jam 12 malam. "Perjalanan itu membuat saya menyadari betapa jauh kita harus jalan untuk memperkuat demokrasi – tetapi dengan semangat yang sama, kita pasti bisa mencapai tujuannya," ujarnya. Dia juga mengingatkan hadirin tentang Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tugas pengawasan Bawaslu, dan menekankan bahwa tugas itu bukan hanya milik Bawaslu, tetapi semua orang.
Acara berjalan lancar hingga selesai, dengan semua hadirin menunjukkan antusiasme yang tinggi dan komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Batubara. Panitia acara menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua tamu undangan, terutama Bapak Bob Andika Mamana Sitepu, S.H., Erwin, S.Sos., Syafrida, Rizki, Andriansyah, S.H., awak media, dan semua pihak yang telah membantu menyelenggarakan acara ini.
Harapan besar terpatri pada hasil acara ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Batubara ke depannya. Semoga semua usulan dan kesepakatan yang telah dicapai dapat diwujudkan dengan baik, sehingga Batubara dapat menjadi contoh daerah dengan demokrasi yang kuat, adil, dan inklusif untuk semua warganya.
(Khang's)
