 |
| Keterangan Foto: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan rencana integrasi CCTV dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk memperkuat pengawasan dapur SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. |
DAPUR MBG BAKAL DIAWASI DARI PUSAT! BGN BIDIK 10.000 SPPG TERHUBUNG CCTV, AI IKUT PANTAU SOP
JAKARTA – Aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan tidak hanya diawasi secara internal. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi yang memungkinkan aktivitas ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipantau dari pusat melalui kamera pengawas atau CCTV, bahkan didukung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
BGN menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 SPPG dapat terhubung dengan sistem CCTV pusat. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pengawasan untuk memastikan proses pengolahan, kebersihan, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Rencana tersebut disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026), sebagaimana dikutip dari siaran kanal YouTube BGN.
Sudaryono menjelaskan, sejumlah dapur SPPG sebenarnya telah memiliki CCTV untuk pemantauan lokal. Namun, sistem yang sedang dikembangkan BGN diarahkan agar rekaman tersebut juga dapat diakses Komite Dapur dan terkoneksi dengan pusat.
"Jadi, dapur itu sebenarnya sudah memiliki CCTV lokal. Namun, yang ingin kami lakukan adalah memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut juga dapat diakses oleh Komite Dapur dan terkoneksi dengan sistem pusat," ujar Sudaryono.
Bukan Sekadar Merekam, AI Disiapkan untuk Mendeteksi Pelanggaran SOP
Transformasi pengawasan ini tidak hanya mengandalkan kamera pengawas. BGN juga berencana mengintegrasikan rekaman CCTV dengan teknologi AI untuk membantu mengamati aktivitas di dapur dan mengidentifikasi potensi pelanggaran prosedur.
Sudaryono mencontohkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, seperti bahan makanan yang diletakkan langsung di lantai hingga petugas yang tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan sesuai ketentuan.
Melalui sistem pemantauan terintegrasi, aktivitas yang berpotensi melanggar standar kebersihan diharapkan dapat terdeteksi lebih cepat sehingga tindakan pencegahan dan evaluasi dapat dilakukan.
"Kemudian digabungkan atau diamati melalui artificial intelligence sehingga kita bisa lakukan fungsi-fungsi pencegahan terkait pelaksanaan SOP di dapur," jelasnya.
Berdasarkan keterangan Sudaryono, CCTV yang terkoneksi dengan sistem tersebut telah terpasang di 70 SPPG. Jumlahnya akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau 300 SPPG sebelum diperluas menuju target 5.000 sampai 10.000 dapur.
BGN Ingin Tekan Insiden Keracunan hingga Nol
Di balik pengembangan teknologi pengawasan tersebut, terdapat target yang lebih besar, yakni memperkuat keamanan pangan dan menekan kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
Sudaryono menyebutkan bahwa salah satu indikator untuk mengukur perkembangan keamanan pangan adalah Incidents per Million Servings (IPMS), yaitu rasio kejadian insiden keamanan pangan terhadap setiap satu juta porsi makanan yang disajikan.
Ia memaparkan, rasio IPMS Indonesia tercatat sebesar 5,3 pada periode Januari–Desember 2025. Angka tersebut turun menjadi 3,9 pada Januari–Juli 2026, kemudian kembali menurun menjadi 3,6 pada periode Agustus–Oktober 2026.
BGN berharap tren penurunan tersebut dapat terus berlanjut hingga mencapai target nol insiden keracunan.
"Doakan kami, dukung kami, kasih masukan, kasih kritikan, kasih saran, kasih apa pun itu agar bagaimana caranya kita bisa sampai di level Amerika, yakni nol. Kita ingin nol, tidak boleh ada satu orang pun yang mengalami keracunan," tegas Sudaryono.
Teknologi Harus Diikuti Pengawasan Nyata
Rencana menghubungkan ribuan dapur MBG dengan sistem CCTV pusat membuka peluang pengawasan yang lebih luas. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran, kualitas pengawasan manusia, serta konsistensi penerapan standar keamanan pangan.
Penggunaan AI juga memerlukan sistem yang akurat dan mekanisme verifikasi petugas. Sebab, teknologi dapat membantu mengenali pola atau aktivitas tertentu, tetapi penilaian atas kepatuhan prosedur dan keputusan tindak lanjut tetap memerlukan pengawasan yang bertanggung jawab.
Selain itu, ketersediaan jaringan internet, keamanan data rekaman, pembatasan akses, serta perlindungan privasi petugas dan pihak yang terekam perlu menjadi bagian dari tata kelola sistem.
Pengawasan dapur juga harus mencakup aspek yang tidak seluruhnya dapat dinilai melalui kamera, seperti kualitas bahan baku, suhu penyimpanan dan pengolahan, kebersihan peralatan, serta hasil pemeriksaan keamanan pangan.
Dengan demikian, integrasi CCTV dan AI perlu menjadi bagian dari sistem pengendalian mutu yang menyeluruh, bukan sekadar penambahan perangkat teknologi.
Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tentang berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Ukuran terpentingnya adalah kualitas gizi, keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar, dan terjaminnya keselamatan setiap penerima manfaat.
Target BGN untuk mencapai nol insiden keracunan menjadi pengingat bahwa setiap porsi makanan yang disajikan membawa tanggung jawab besar. Pengawasan harus berjalan, standar harus dipatuhi, dan keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas.
---
