BATU BARA – Sinergi antara sektor pertanahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Batu Bara diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara.
Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Kantor Bapenda Kabupaten Batu Bara, Selasa (22/9/2026), dengan fokus pada sinergi tugas dan fungsi di bidang pertanahan serta bidang keuangan daerah.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membutuhkan keterhubungan data, informasi, serta pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Bidang pertanahan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, Bapenda memiliki peran dalam pengelolaan pendapatan daerah. Karena itu, koordinasi kedua institusi menjadi penting agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih terintegrasi.
Melalui PKS tersebut, sinergi diharapkan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan melalui koordinasi dan pertukaran informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerja sama juga dapat menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing pihak, sehingga proses administrasi yang berkaitan dengan pertanahan maupun kepentingan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib dan terkoordinasi.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif. Data yang dikelola secara baik dan koordinasi yang berjalan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis informasi yang lebih akurat.
Penandatanganan PKS antara Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara dan Bapenda Kabupaten Batu Bara dengan demikian menjadi langkah kolaboratif untuk memperkuat hubungan kerja kelembagaan, sekaligus mendukung tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Ke depan, implementasi kerja sama tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai ruang lingkup PKS serta kewenangan masing-masing institusi, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan pelayanan masyarakat.
Editor: Khang's
