 |
| Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi'i, menerima dan berdialog langsung dengan massa Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (GEMBARA) di depan Kantor DPRD Batu Bara, Rabu (22/7/2026), serta menyatakan komitmennya menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pengusaha SPBU terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. |
Batu Bara, Badar.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi'i, menegaskan komitmennya untuk berdiri di garda terdepan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di hadapan massa aksi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (GEMBARA), Safi'i memastikan seluruh aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Safi'i saat menerima langsung aksi unjuk rasa GEMBARA di depan Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (22/7/2026). Kehadiran Ketua DPRD menemui para demonstran dinilai sebagai bentuk keterbukaan lembaga legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Di hadapan massa, Safi'i menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Batu Bara akan segera menjadwalkan pemanggilan seluruh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"DPRD akan menjadwalkan pemanggilan para pengusaha SPBU melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi," tegas Safi'i.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan program subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi.
Menurutnya, setiap laporan masyarakat yang masuk ke DPRD akan diproses secara serius sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif.
"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara serius, termasuk dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis Solar maupun Pertalite di wilayah Kabupaten Batu Bara," ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh massa aksi yang sejak awal meminta DPRD mengambil langkah konkret terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam orasinya, massa GEMBARA menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU serta praktik pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken yang diduga masih terjadi. Mereka menilai kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan distribusi BBM subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor produktif lainnya.
Koordinator aksi GEMBARA, Rido Hamdani, menegaskan bahwa pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Batu Bara segera memanggil seluruh pengusaha SPBU dalam forum RDP agar dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dapat dibuka secara transparan di hadapan publik.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak boleh dilakukan secara setengah hati karena menyangkut hak masyarakat dan penggunaan anggaran negara.
Selain meminta DPRD bertindak, GEMBARA juga mendesak aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap setiap dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
Mereka meminta agar siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
Dalam aksi tersebut, GEMBARA menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama, yakni memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi, meningkatkan transparansi penyaluran, melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPBU di Kabupaten Batu Bara, memperkuat pengawasan lintas instansi, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
Respons cepat Ketua DPRD Batu Bara yang langsung menerima massa dan berkomitmen menggelar RDP menjadi sinyal bahwa lembaga legislatif tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan setiap program yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai tujuan.
RDP yang akan digelar nantinya diharapkan tidak hanya menjadi forum klarifikasi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi di Kabupaten Batu Bara agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Masyarakat kini menaruh harapan besar agar komitmen yang telah disampaikan Ketua DPRD Batu Bara benar-benar diwujudkan melalui pengawasan yang konsisten. Sebab, keberadaan BBM subsidi merupakan program strategis pemerintah yang harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Komitmen Safi'i menerima langsung aspirasi masyarakat sekaligus berjanji memanggil seluruh pengusaha SPBU menunjukkan bahwa DPRD hadir bukan sekadar sebagai lembaga politik, tetapi sebagai representasi suara rakyat yang berkewajiban mengawal kepentingan publik dan memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh penyelesaian secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Author: Badar.co.id
