 |
| FRAKSI GERINDRA DPRD BATU BARA Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LKPJ BUPATI TAHUN 2025 – Dorong Peningkatan Efektifitas Anggaran dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan. |
Batu Bara - Badar.co.id – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang diadakan pada Selasa (31/3/2026), Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi terhadap beberapa program yang telah berjalan, sekaligus mengajukan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Dalam pembukaan sambutannya, Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Safi’i menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H kepada seluruh hadirin, sekaligus mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang memungkinkan pelaksanaan rapat berjalan lancar.
Berikut poin-poin utama pandangan umum Fraksi Partai Gerindra:
Penekanan pada Efisiensi dan Peningkatan PAD
Fraksi Gerindra memandang bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, pentingnya efektiftas pelaksanaan anggaran dan pengawasan yang diperketat menjadi hal yang krusial. Selain itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan dengan langkah terukur dan sungguh-sungguh oleh OPD terkait bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) PAD.
Apresiasi Terhadap Program UHC, Dorong Peningkatan Indeks Kepuasan
Fraksi mengapresiasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara. Namun demikian, ke depan diharapkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik.
Mendesak Pemberian TPP yang Adil Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam poin yang menjadi sorotan, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat berhak mendapatkan perhatian serius terkait kesejahteraan. Saat ini masih terdapat ketimpangan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Batu Bara.
Semestinya Tenaga kesehatan tidak hanya menerima Jasa Pelayanan (Jaspel) Medis tetapi juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pangkat dan golongan seperti ASN lainnya. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk melakukan kajian komprehensif, menyusun regulasi yang adil dan tidak diskriminatif, serta menjadikan daerah sejenis sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan.
Menyoroti Silpa Sebesar Rp74 Miliar, Sarankan Pengelolaan yang Lebih Terukur
Terhadap silpa tahun anggaran 2025 sebesar Rp74.021.163.161,68, Fraksi Gerindra menanyakan apakah silpa tersebut berasal dari sisa kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan. Fraksi menyatakan bahwa sisa anggaran yang cukup besar ini perlu dikelola dengan lebih terukur ke depannya agar tidak terjadi secara berulang tahun demi tahun.
Usulan Pembentukan Pansus Khusus Plasma
Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Plasma untuk memastikan pelaksanaan program plasma di perkebunan se-Kabupaten Batu Bara, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada bagian penutup, Muhammad Safi’i menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pembangunan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Fraksi Gerindra berharap pembahasan LKPJ dapat melahirkan rekomendasi progresif yang dijadikan acuan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
Penyampaian pandangan umum ini ditutup dengan harapan agar isi paparan dapat bermanfaat bagi semua pihak, Penyampaian ditanda tangani oleh Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Safi’i dan oleh Sekretaris Andriansyah, SH.
(Khang's)
