 |
| Gubernur Bobby Nasution Akselerasi Pembangunan Huntap Bagi 30.875 Unit Rumah Terdampak Bencana di Sumut, Verifikasi Target Akhir Tahun. |
MEDAN, SUMATERA UTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Gubernur Bobby Nasution menggeser kecepatan realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di berbagai daerah provinsi ini. Langkah konkret dilakukan melalui pendataan menyeluruh hingga proses verifikasi kondisi rumah warga korban bencana, dengan data yang disusun secara detail by name by address untuk menjamin akurasi sasaran bantuan.
Total rumah masyarakat yang terdampak bencana di Sumut mencapai 30.875 unit, dengan klasifikasi mulai dari rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang total. Angka ini diungkapkan Bobby Nasution usai mengikuti rapat pembahasan pembangunan huntap pascabencana secara daring bersama sejumlah menteri di Medan, Kamis (25/12).
“Secara keseluruhan unit rumah masyarakat ada 30.875 rumah, sekarang datanya sudah dibuatkan by name by address sehingga tidak ada kesalahan dalam penyaluran bantuan dan penentuan sasaran yang tepat,” jelas Gubernur Bobby.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menegaskan target penyelesaian tahap verifikasi hingga akhir tahun 2025, agar proses pembangunan dan penempatan warga ke hunian baru dapat segera berjalan lancar. “Sekarang kita sudah memasuki tahap verifikasi yang intensif. Akhir 2025, kami harapkan seluruh proses verifikasi dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke tahap pembangunan yang sebenarnya,” tegasnya.
Selain memperhatikan aspek data, Pemprov Sumut juga gencar mempercepat penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan huntap. Salah satu contoh yang sudah direncanakan adalah penggunaan lahan milik PT Perkebunan Nusantara IV di Kebun Karet Hapesong, Desa Hapesong Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang akan menjadi tempat pembangunan 227 unit hunian bagi masyarakat terdampak.
Pembangunan huntap ini dilakukan dalam kolaborasi sinergis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI serta Yayasan Buddha Tzu Chi. Menurut Bobby, peran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sangat krusial dalam menyongsong langkah ini. “Sementara pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, fokus untuk menyiapkan lahannya dengan segala persyaratan yang diperlukan agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan,” jelasnya.
Langkah cepat dan terkoordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri PKP RI Maruarar Sirait. Menteri Maruarar menyampaikan dukungannya dan mengimbau agar seluruh tahapan pembangunan dikawal dengan ketat hingga selesai. “Saya senang sekali karena Gubernur bisa mengoordinasikan dengan baik antar pihak terkait. Tolong terus dikawal ya, Pak Gubernur, agar setiap langkahnya berjalan sesuai rencana dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
