 |
| Pemprov Sumut Prioritaskan Pengendalian Inflasi, Siapkan 11 Langkah Strategis. |
Medan– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merespons serius laju inflasi yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil," ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).
Pernyataan ini disampaikan setelah Bobby mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41 Medan, pada Senin (6/10).
Penyebab dan Langkah Strategis
Tekanan inflasi di Sumut terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Menanggapi hal ini, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan 11 langkah cepat yang akan diimplementasikan dalam tiga bulan ke depan. Langkah-langkah tersebut meliputi:
1. Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi
2. Bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah
3. Percepatan program bantuan pangan
4. Pasar murah
5. Intervensi tata niaga
6. Sidak pasar
7. Monitoring distribusi pangan
8. Memperkuat kerja sama antar daerah
9. Penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang merah
10. Antisipasi pasokan pangan untuk program MBG
11. Penetapan toko pantau inflasi
Bobby menekankan bahwa seluruh langkah ini akan dijalankan berdasarkan prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu, agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan," tegas Bobby.
Sinergi Lintas Sektor dan Peran BUMD
Gubernur juga menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas strategis. Untuk itu, Bobby menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk terlibat langsung dalam pengelolaan serta penyaluran pasokan cabai, bawang, dan beras.
Penguatan Kapasitas Produksi Lokal
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
"Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali," tambahnya.
BUMD pangan akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, dengan menggandeng kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Transparansi Informasi
Koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan juga diperkuat. Setiap perkembangan akan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers dan konferensi pers berkala agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi harga serta langkah pengendalian yang ditempuh pemerintah.
(Khang's)
