 |
Mengurai Angka Pendapatan Batu Bara: Antara Ketergantungan Pusat dan Imperatif Kemandirian Fiskal. |
Batu Bara - Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kembali menghadirkan potret dinamika keuangan daerah yang patut dicermati. Dengan total anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.299,09 miliar, yang sedikit menurun 0,41% dari tahun sebelumnya, kita dihadapkan pada pertanyaan fundamental tentang arah kemandirian fiskal daerah ini. Realisasi pendapatan hingga September 2025 yang mencapai Rp634,21 miliar, atau sekitar 48,82% dari target, menunjukkan progres yang cukup baik di tengah tahun berjalan, namun angka-angka ini juga menyembunyikan tantangan struktural yang mendalam.
Secara rinci, komposisi pendapatan daerah Batu Bara masih sangat didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp469,76 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp147,16 miliar, dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp17,29 miliar. Struktur ini bukan hal baru bagi banyak daerah di Indonesia, namun bagi Batu Bara, ini adalah cermin yang harus dilihat dengan saksama.
Ketergantungan pada Pusat: Sebuah Dilema Pembangunan
Dominasi TKDD dalam struktur pendapatan daerah, meskipun memberikan stabilitas finansial dan memastikan program-program dasar dapat berjalan, sejatinya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, dana transfer ini menjadi tulang punggung bagi daerah yang memiliki basis ekonomi belum kuat, memungkinkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, di sisi lain, ketergantungan yang terlalu tinggi pada pusat dapat membatasi otonomi daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Ketika porsi pendapatan daerah sangat bergantung pada kebijakan dan alokasi dari pemerintah pusat, daerah menjadi rentan terhadap perubahan regulasi atau fluktuasi ekonomi makro nasional. Ruang gerak untuk inovasi dan inisiatif lokal yang ambisius bisa terhambat, karena alokasi dana seringkali terikat pada program-program nasional. Ini bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kapasitas daerah untuk menjadi arsitek masa depannya sendiri.
Imperatif Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di sinilah letak urgensi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kontribusi sebesar Rp147,16 miliar, PAD Batu Bara memang ada, namun potensinya jelas masih jauh dari optimal. PAD adalah indikator paling jujur dari kemandirian ekonomi suatu daerah. Semakin besar porsi PAD, semakin luwes pemerintah daerah dalam membiayai program-program strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, tanpa harus menunggu 'restu' dari pusat.
Meningkatkan PAD bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang krusial. Ini menuntut identifikasi dan optimalisasi seluruh potensi ekonomi lokal: mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergali maksimal. Digitalisasi sistem pelayanan pajak dan retribusi, penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah langkah-langkah konkret yang harus terus didorong.
Lebih dari itu, penguatan PAD juga berarti menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan menarik lebih banyak investor, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), basis ekonomi daerah akan semakin kuat, yang pada gilirannya akan memperbesar potensi penerimaan pajak dan retribusi.
Menuju Batu Bara yang Lebih Mandiri
Realisasi pendapatan yang hampir mencapai separuh target di kuartal ketiga 2025 adalah sinyal positif bahwa mesin birokrasi bekerja. Namun, angka-angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju kemandirian fiskal yang sejati masih panjang. Pemerintah Kabupaten Batu Bara, bersama seluruh elemen masyarakat, memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya mencapai target pendapatan, tetapi juga mengubah struktur pendapatan agar lebih seimbang dan berkelanjutan.
Dengan strategi yang matang, inovasi, dan komitmen politik yang kuat, Batu Bara dapat mengukir narasi baru: dari daerah yang bergantung pada transfer pusat menjadi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan mampu membiayai sendiri cita-cita pembangunannya. Ini adalah investasi bukan hanya dalam angka-angka APBD, tetapi dalam martabat dan masa depan Kabupaten Batu Bara.
(Khang's)
