Jakarta, Badar.co.id - Pemerintah telah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp 10 triliun untuk pelaksanaan renovasi dan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini tengah melaksanakan renovasi Sekolah Rakyat Tahap I dengan target rampung pada Juli 2025.
Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I ini dibagi menjadi dua, yakni Tahap I dan Tahap I-B, dengan pekerjaan renovasi non-struktural level ringan hingga sedang di 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di 63 lokasi. Pekerjaan renovasi meliputi perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga penyediaan meubelair.
Menurut Dody, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, progres fisik renovasi Sekolah Rakyat Tahap I hingga 29 Mei 2025 telah mencapai 11,48 persen. "Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat," ujar Dody.
Sebaran lokasi renovasi Sekolah Rakyat Tahap I meliputi 23 provinsi, dengan rincian Aceh (2), Sumatera Utara (3), Riau (1), Sumatera Barat (3), Jambi (1), Bengkulu (1), Sumatera Selatan (2), Jakarta (3), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (7), DIY (2), Jawa Timur (12), Bali (1), NTB (1), NTT (1), Kalimantan Selatan (2), Sulawesi Utara (2), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Selatan (4), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), dan Papua (1).
Sementara itu, pada Tahap II, pemerintah akan melakukan pembangunan Sekolah Rakyat baru dengan target penyelesaian pada Juli 2026. "Kita sudah memverifikasi 224 lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan," lanjut Dody.
Dengan demikian, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui renovasi dan pembangunan Sekolah Rakyat.
