Jakarta, Badar.co.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, tambahan anggaran ini sebenarnya merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Dadan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkonsultasi dan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan tambahan anggaran ini. "Ini kan sebetulnya kebijakan Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah berkonsultasi, sudah diskusi dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan terkait dengan tambahannya," kata Dadan kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Selasa (6/5/2025).
Terkait realisasi anggaran, Dadan memperkirakan bahwa tambahan anggaran tersebut baru akan terealisasi apabila dana awal yang jumlahnya Rp71 triliun sudah dirasa kurang. "Yang sekarang saja 71, baru 3 persen kan (yang terpakai). Jadi nanti kalau sudah mendekati-mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," katanya.
Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah memasukkan mekanisme penyerapan anggaran, termasuk yang diminta oleh Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta orang. "Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," bebernya.
Dengan demikian, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan lancar dan efektif dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
