Badar.co.id - Ketua DPRD Batu Bara, Syafii, dan Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Tengku Rodial, melakukan kunjungan ke Komisi II DPR RI pada Kamis, 24 April 2025, untuk menyampaikan permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) dan masalah tanah di Kabupaten Batu Bara. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Batu Bara dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Syafii menjelaskan bahwa ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih dalam proses perpanjangan HGU, salah satunya PT Socfindo Tanah Gambus yang memiliki areal yang luas dan masih berkonflik dengan masyarakat, terutama warga Simpang Gambus. Pihak perkebunan PT Socfindo telah menggarap tanah masyarakat sejak dahulu, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks.
Selain permasalahan HGU, DPRD Batu Bara juga menyampaikan masalah tanah yang ada di Batu Bara, termasuk kelanjutan hasil keputusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2020. Syafii menyebutkan bahwa jalan alteri lintas Sumatera sepanjang Kota Lima Puluh sampai Desa Simpang Gambus masing-masing 100 meter kiri kanan yang sudah dimasukkan dalam Tata Ruang Batu Bara tahun 2020, DPRD Batu Bara meminta segera direalisasikan.
Syafii juga menekankan pentingnya perusahaan mengalokasikan 30% dari total luasan perkebunan untuk dijadikan plasma atau kebun rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal permohonan pembaharuan HGU. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga Batu Bara.
DPRD Batu Bara juga menyampaikan adanya peningkatan sendimen yang terus bertambah sehingga mengakibatkan bertambahnya daratan di sepanjang pantai yang ada di Kabupaten Batu Bara. Syafii menekankan bahwa jika tidak jelas statusnya, maka tidak tertutup kemungkinan masalah baru akan timbul, sehingga BPN harus berperan serta mengatasinya.
Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Tengku Rodial, menyampaikan bahwa agenda selanjutnya akan bertemu dengan BPN RI untuk menindaklanjuti permasalahan tanah di wilayah Batu Bara. DPRD Batu Bara berharap bahwa Komisi II DPR RI dapat memfasilitasi Badan Pertanahan Nasional RI untuk mendefinisikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang selama ini masih berstatus kantor Pertanahan Perwakilan.
Dengan kunjungan ini, DPRD Batu Bara berharap dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat Batu Bara dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
