BATU BARA — Pengawasan wilayah pesisir dan perairan membutuhkan keterlibatan lintas instansi agar berbagai potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini. Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait dalam mendukung keamanan wilayah perairan sekaligus mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., saat menghadiri Apel Bersama Operasi Gabungan di Perairan Batu Bara dan Perairan Serdang Bedagai, yang digelar di Lapangan Upacara PT Inalum, Kecamatan Sei Suka, Senin (28/9/2026).
Apel bersama tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., sekaligus menjadi penanda dimulainya operasi gabungan yang melibatkan sejumlah unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Potensi Wilayah Perairan Perlu Diimbangi Pengawasan
Bupati Baharuddin menilai karakteristik geografis Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu alasan pentingnya pengawasan perairan dilakukan secara terkoordinasi.
Kabupaten Batu Bara memiliki garis pantai kurang lebih 62 kilometer serta sejumlah alur sungai yang menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut membuat koordinasi antarinstansi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan kawasan.
«“Kegiatan ini sangat tepat sekali, mengingat panjang pantai Kabupaten Batu Bara kurang lebih 62 kilometer dan juga banyaknya alur sungai yang ada di Kabupaten Batu Bara,” ujar Baharuddin.»
Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap keberadaan orang asing, barang-barang terlarang, serta potensi tindak pidana yang dapat memanfaatkan jalur perairan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pencegahan TPPO.
«“Dengan adanya kegiatan ini, kita ingin mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan kejahatan yang berkaitan dengan TPPO,” katanya.»
Pemerintah Daerah Siap Mendukung Sesuai Kewenangan
Bupati Baharuddin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara siap mendukung penguatan koordinasi kelembagaan, termasuk dalam kaitannya dengan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Ia secara khusus menyampaikan dukungan terhadap rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Batu Bara.
«“Tolong bantu kami. Kami akan siap melakukan apa pun yang menjadi tugas kita berkaitan dengan pembentukan kantor imigrasi, kelas apa pun di Kabupaten Batu Bara,” ujar Baharuddin.»
Menurutnya, keberadaan kelembagaan yang semakin dekat dengan wilayah pelayanan dapat mendukung koordinasi antarpihak, terutama dalam menghadapi dinamika kawasan pesisir dan aktivitas masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan dalam konteks kerja sama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Pencegahan TPPO Membutuhkan Kolaborasi
Upaya mencegah TPPO membutuhkan kerja bersama karena modus dan jalur yang digunakan dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari mobilitas orang hingga aktivitas lintas wilayah.
Karena itu, pertukaran informasi dan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam langkah pencegahan.
Operasi gabungan di wilayah Batu Bara dan Serdang Bedagai melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Imigrasi, Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kawasan perairan membutuhkan pembagian peran berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
Bea dan Cukai Tegaskan Komitmen Sinergi
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
«“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh penegak hukum untuk mengawasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang berkaitan dengan keamanan, penyalahgunaan maupun pelanggaran di bidang keimigrasian dan kepabeanan serta unsur kamtibmas lainnya,” ungkap Rudy.»
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan perairan tidak hanya diarahkan pada satu jenis pelanggaran. Aspek kepabeanan, keimigrasian, keamanan, serta ketertiban masyarakat menjadi bagian yang saling berhubungan dalam pelaksanaan pengawasan.
Personel Diminta Utamakan Keselamatan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., dalam arahannya meminta seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, tegas, dan humanis.
Pelaksanaan tugas juga diminta tetap mengacu pada standar operasional prosedur serta memperhatikan keselamatan selama berada di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan kedaulatan wilayah tetap terjaga.
«“Mari kita langkahkan kaki bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Percayalah, tugas yang saudara-saudara jalankan di tengah lautan adalah sebuah pengabdian luhur dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kehormatan Republik Indonesia,” ujarnya.»
Operasi Dilanjutkan ke Wilayah Perairan
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan rompi kepada personel yang akan menjalankan operasi gabungan di wilayah perairan Batu Bara dan Serdang Bedagai.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kabag Operasi Badan Intelijen Daerah Sumatera Utara Kombes Pol. Tris Supriadi, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., serta Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H.
Turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Batu Bara, Kasat Pol PP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung, para Kepala UPT Imigrasi wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung, Manager PT Pelindo, serta perwakilan PT Inalum Ismail Midi.
Bupati Batu Bara hadir didampingi Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Camat Sei Suka.
Dengan operasi gabungan tersebut, pengawasan wilayah perairan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terkoordinasi. Bagi masyarakat pesisir, penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang aktivitas yang aman, tertib, serta mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berlangsung sesuai ketentuan.
