 |
| Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA., CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 kepada Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menegaskan raihan Opini WTP ke-10. |
MEDAN – Sebuah pencapaian membanggakan sekaligus sejarah baru kembali diukir oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dalam momen bersejarah yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/05/2026) tersebut, Kabupaten Asahan kembali mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik, dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur. Laporan hasil audit resmi diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA., CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP, kepada Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. Keberhasilan meraih opini WTP untuk kesepuluh kali ini menjadi bukti sah dan nyata bahwa pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Bupati Taufik Zainal Abidin senantiasa berjalan transparan, akuntabel, dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Turut hadir menyaksikan momen penting ini, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para pejabat tinggi daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan dan pejabat terkait lainnya. Kehadiran pimpinan tertinggi daerah ini menegaskan komitmen bersama seluruh elemen Pemkab Asahan untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Mekanisme Pemeriksaan: Wujud Kepatuhan dan Kedisiplinan
Dalam sambutan dan penjelasannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menyampaikan bahwa penyerahan laporan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara mendetail, cermat, dan objektif terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan selama tahun anggaran 2025.
Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan merupakan kegiatan rutin dan wajib yang dilakukan BPK kepada setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sebagai bentuk pengawasan eksternal independen.
“Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan kepada setiap Pemerintah Daerah. Mekanismenya, setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah wajib menyerahkan laporannya kepada kami, dan kami akan menyelesaikan pemeriksaan serta menyerahkannya kembali dalam waktu dua bulan,” jelas Paula Henry Simatupang.
Lebih lanjut dijelaskan, tujuan utama dari pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk menilai dan memastikan bahwa penyusunan anggaran daerah telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan ini bertujuan menjamin kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola uang negara agar tepat sasaran, tepat guna, dan bebas dari penyimpangan.
Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Asahan, Kepala BPK Perwakilan Sumut memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Ia menyoroti kedisiplinan Pemkab Asahan yang selalu konsisten menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, lengkap, dan memenuhi syarat administrasi sejak proses awal hingga akhir pemeriksaan. Kedisiplinan inilah yang menjadi salah satu kunci utama kemudahan dan kelancaran proses audit hingga menghasilkan opini terbaik WTP.
“Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas kedisiplinan dalam menyampaikan laporan tepat waktu dan kelengkapan data yang sangat baik. Konsistensi ini yang menjadikan Kabupaten Asahan terus mampu mempertahankan opini WTP hingga sepuluh kali berturut-turut,” tambahnya.
Opini WTP ke-10: Buah Manis Kerja Keras dan Komitmen Bersama
Menerima kembali LHP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang kesepuluh kalinya, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, mengaku sangat bersyukur dan mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pemerintahan. Bagi Bupati, pencapaian ini bukanlah keberhasilan individu, melainkan buah manis dari kerja keras kolektif, sinergitas, dan komitmen tinggi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Asahan.
“Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas izin-Nya Kabupaten Asahan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk yang kesepuluh kalinya. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketelitian, dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan,” ungkap Bupati Taufik Zainal Abidin usai menerima laporan.
Lebih jauh, Bupati menjelaskan bahwa opini WTP merupakan standar tertinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Asahan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan telah sesuai dengan sistem pengendalian manajemen yang memadai.
Pencapaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh Pemkab Asahan telah digunakan secara benar, terukur, dan tepat sasaran demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Asahan.
“Kehadiran opini WTP ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan penuh bagi masyarakat, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya bahwa uang rakyat yang kami kelola aman, tertib, dan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
Bukan Akhir, Melainkan Pemacu Semangat Berbenah
Meski telah mencatatkan rekor gemilang dengan sepuluh kali meraih WTP, Bupati Asahan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri atau merasa cukup. Justru diakui, capaian ini menjadi beban tanggung jawab yang semakin besar sekaligus menjadi motivasi kuat untuk terus berbenah diri dan meningkatkan kinerja.
“Kita harus ingat dan tanamkan dalam hati bahwa Opini WTP bukanlah akhir dari segalanya, bukan pula tanda kita sudah selesai bekerja. Atas keberhasilan ini, kita justru harus terus meningkatkan kualitas laporan keuangan kita, serta yang paling utama adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunannya,” imbau Bupati Taufik Zainal Abidin dengan tegas.
Menurutnya, standar dan aturan pengelolaan keuangan negara terus berkembang dan semakin ketat. Oleh karena itu, kemampuan aparatur sipil negara yang mengelola keuangan daerah juga harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan. Pemkab Asahan bertekad untuk tidak hanya sekadar mempertahankan predikat, tetapi meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Kita harus terus berbenah, memperbaiki hal-hal kecil, menyempurnakan administrasi, dan memperkuat sistem pengendalian internal. Tujuannya satu: agar pelayanan kepada masyarakat semakin prima, pembangunan semakin merata, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan semakin terangkat,” tambahnya.
Pencapaian sepuluh kali WTP ini menempatkan Kabupaten Asahan di jajaran elit pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Indonesia yang memiliki integritas dan kemampuan manajerial keuangan yang sangat baik. Prestasi ini menjadi modal besar bagi Asahan untuk bersaing dan terus berinovasi dalam pembangunan, serta semakin memperkokoh kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan penyerahan LHP ini ditutup dengan penuh rasa optimisme. Dengan semangat baru berbekal opini WTP ke-10 ini, Pemkab Asahan berjanji akan terus menjaga amanah, menjaga kepercayaan, dan bekerja lebih giat lagi demi mewujudkan Asahan yang maju, mandiri, dan sejahtera.(*)
